Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada Juli mendatang pupuk subsidi mulai didistribusikan. Namun pada pendistribusian periode tersebut pemerintah akan melakukan pembatasan pupuk subsidi. Hal ini dikarenakan naiknya harga pupuk di pasar internasional dampak kondisi perang Rusia – Ukraina.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi memahami apabila kenaikan harga pupuk akan berimbas pada pengurangan jumlah pupuk yang akan di subsidi kepada petani.
Meski demikian, Qomarunnajmi berharap negara tetap hadir untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan itu. “Harapan kita sebagai petani, meskipun ada pengurangan subsidi pupuk, dan ada pembatasan jumlah pupuk kimia subsidi yang disalurkan, produksi tetap bisa terjaga, ada jaminan harga panen, dan ada cover risiko kegagalan panen,” kata Qomarunnajmi pada Kontan.co.id, Kamis (12/5).
Dia mengatakan kebutuhan pupuk kimia untuk lahan pertanian sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pertanian adalah 300 kg urea, 100 kg TSP, dan 100 kg KCL setiap hektarnya.
Baca Juga: Kementan Beberkan Mekanisme Pengawasan Pupuk Subsidi pada Juli 2022
Namun dengan adanya pembatasan distribusi pupuk subsidi mau tidak mau petani harus juga memikirkan opsi dengan menggunakan pupuk organik. Namun sayangnya yang terjadi di lapangan, tidak banyak petani yang berpengetahuan tentang produksi pupuk organik.
“Laporan dari teman-teman anggota SPI, pupuk organik bisa menjaga produksi pertanian petani kita, bahkan bisa dijalankan tanpa penambahan pupuk kimia, sayangnya ini belum masif diterapkan petani secara umum, negara harus hadir,” tutur dia.
Dia mengatakan saat ini yang harapkan petani adalah diselenggarakanya pendidikan dan pelatihan terkait dengan pupuk organik sebagai ganti dari pupuk kimia. Selain itu yang tidak kalah penting adalah dukungan fasilitas agar lebih masif menjadi gerakan petani mandiri pupuk.
Selanjutnya terkait dengan penyaluran pupuk subsidi nantinya Qomarunnajmi berharap ada perbaikan tata kelola dalam penyaluran.
Sebelumnya dia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi petani harus melakukan pengisian data kartu tani. Dia menyebut mekanisme ini dinilai cukup ideal. Namun pada praktiknya hanya sekitar 60% yang sudah terdata.
Baca Juga: Pacu Dekarbonisasi di Industri Pupuk, PKT Targetkan Penekanan Emisi Karbon Hingga 38%
“Itupun masih perlu di validasi data mereka, karena masih banyak juga temuan kesalahan data di lapangan sesuai temuan ombudsman, ini harus diperbaiki nantinya,” tuturnya.
Dia mengatakan dengan adanya pembatasan pupuk subsidi ke depan diharapkan pemerintah tetap hadir mendampingi petani dengan menawarkan solusi lain, agar produksi petani tetap terjaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
