Reporter: Herlina KD | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Selain itu, melesetnya beberapa indikator makro membuat pemerintah harus menanggung beban anggaran subsidi yang makin besar. Alhasil, defisit anggaran di tahun ini berisiko meleset dari target.
Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko mengungkapkan, jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi di tahun ini, maka defisit anggaran berpotensi meleset dari target.
"Defisit anggaran bisa meleset menajdi 2,3% dari PDB. Kalau ditambah dengan defisit anggaran daerah yang maksimal 0,5%, maka defisit anggaran totalnya bisa mencapai 2,8% dari PDB," jelas Prasetyantoko Rabu (20/3).
Nah, jika defisit anggaran semakin melebar, Prasetyantoko bilang risiko yang dihadapi pemerintah semakin besar. Tidak hanya dari sisi fiskal, namun juga dari sisi persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia dan tekanan yang meningkat pada nilai tukar rupiah.
Itu sebabnya pemerintah harus bisa mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Sebab, jika tidak, mau tidak mau pemerintah harus menambal defisit anggaran dengan memotong pos anggaran lain seperti belanja barang dan belanja sosial. Alhasil, "Efeknya akan mengganggu kelangsungan ekonomi," kata Prasetyantoko.
Risiko pembengkakan defisit anggaran juga terjadi pada tahun 2012 lalu. Akibat konsumsi BBM bersubsidi yang mencapai 45,02 juta kilo liter, semula pemerintah memperkirakan defisit anggaran bakal membengkak hingga 2,4% dari PDB. Hanya saja, karena realisasi penyerapan anggaran pemerintah tak optimal, maka realisasi defisit anggaran tak sampai 2% dari PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
