Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan konflik geopolitik di Timur Tengah dapat memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia.
Luhut mengatakan pemerintah saat ini terus memantau perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan energi global.
Menurutnya, ketidakpastian situasi membuat arah harga minyak sulit diprediksi.
Baca Juga: Ekonom Sebut Defisit APBN per April 2026 Terburuk dalam 10 Tahun
"Kalau harga minyak rata-rata mencapai US$ 90 per barel, sementara asumsi APBN kita US$ 70 per barel, ada selisih US$ 20. Itu bisa berarti tambahan defisit sekitar Rp 150 triliun sampai Rp 200 triliun hanya dari kenaikan harga minyak," ujar Luhut di Jakarta, Senin (25/5).
Ia menilai dampak kenaikan harga energi global tersebut mulai terasa terhadap perekonomian domestik dalam beberapa bulan ke depan.
Karena itu, pemerintah diminta mewaspadai efek rambatan atau pass through terhadap inflasi dan aktivitas ekonomi nasional.
"Transmisi kenaikan harga minyak ini saya kira akan mulai terasa pada Juli mendatang," katanya.
Menurut Luhut, ketegangan global saat ini semakin kompleks karena melibatkan aspek politik, ekonomi, hingga rantai pasok perdagangan dunia.
Selain perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah juga menambah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan stabilitas kawasan ASEAN.
Ia menjelaskan negara-negara ASEAN memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi dan bahan baku dari Timur Tengah, termasuk sulfur dan nafta yang dibutuhkan industri hilirisasi Indonesia.
Jika pasokan terganggu, maka aktivitas industri dan ekspor nasional juga berpotensi terdampak.
Meski demikian, Luhut menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat di tengah tekanan global. Ia menyebut inflasi domestik masih terjaga di kisaran 2,4% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal I-2026.
Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Presiden tetap berkomitmen defisit fiskal tidak akan melewati 3%. Menurut saya itu baik untuk menjaga kredibilitas. Karena bagi Indonesia saat ini, kepercayaan dan kredibilitas sangat penting," pungkasnya.
Baca Juga: Jemaah Haji Indonesia Mulai Didorong ke Arafah untuk Menjalani Wukuf
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













