Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru pengganti Komjen Budi Gunawan dinilai positif oleh beberapa kalangan. Meski demikian, tantangan Jokowi masih tetap berlanjut terutama dalam komunikasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan, bila presiden tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri maka kontroversi akan terus berlanjut. Bahkan dampak dari keputusan untuk tidak melantik Budi Gunawan pasar merespon positif yakni dengan naiknya IHSG.
Refly bilang, pasar dan publik lebih menginginkan Budi Gunawan tidak dilantik. "Persoalan kontroversi sudah terlanjur mengelinding di masyarakat. Mengangkat atau melantik BG (Budi Gunawan) justru mengakibatkan part of problem, apalagi dikaitkan dengan KPK yang panas," kata Refly.
Dengan mengganti calon Kapolri kepada Badrodin Haiti, tugas Jokowi cukup berat. Berbeda dengan pada saat mengajukan Budi Gunawan yang telah disepakati sebagian besar fraksi di DPR, penunjukkan Badrodin Haiti membuat Jokowi harus kembali bergerilya untuk melakukan lobi-lobi politik.
Badrodin Haiti sendiri menurut Refly merupakan sosok yang tepat menduduki kursi Kapolri. Sebagai seorang pejabat tinggi di jajaran kepolisian, diharapkan tidak membuat dualisme kepemimpinan. "Dengan nominasi BG, ada dua matahari kembar," ujar Refly.
Bila dikabulkan Dewan, tugas Badrodin cukup berat. Pihaknya harus dapat mampu meredam memanasnya hubungan Polri dan KPK saat ini. Badrodin, dituntut dapat merestorasi hubungan dari kedua penegak hukum tersebut.
Selain itu, bagi pemerintahan Jokowi, dengan selesainya sengketa dari kedua belah pihak ini roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sehingga program kerja yang telah di petakan dapat dijalankan dengan mulus. Selama satu bulan terakhir, kasus Polri vs KPK telah banyak menguras energi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
