Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kebijakan pemerintah soal subsidi bahan bakar dinilai salah. Seharusnya, subsidi diberikan untuk elpiji, bukan bahan bakar minyak (BBM).
"Enggak semua kampung punya biogas kotoran sapi. Makanya saya bilang, pemerintah salah kebijakan, kenapa gas enggak disubsidi?" kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balaikota Jakarta, Senin (6/1).
Menurut Basuki, subsidi selayaknya diberikan untuk semua tabung gas, bukan hanya untuk tabung gas 3 kg. Potensi penyelewengan subsidi pada gas, kata dia, lebih kecil dibanding BBM.
Kalau Pertamina mengaku rugi, ia mempertanyakan kenapa tidak mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya pada gas. Proyek pengendalian konsumsi BBM dalam bentuk RFID (Radio Freqeunsi Identificaiton) yang menghabiskan dana Rp 800 miliar, menurutnya, lebih baik dialihkan untuk subsidi elpiji.
Basuki menyadari posisinya sebagai Wakil Gubernur akan dipandang tidak elok bicara soal kemelut kenaikan harga elpiji.
"Saya susah nanti kalau ikut campur, orang ribut sama saya. Nanti dibilang wagub komentarin pusat lagi," ujarnya.
Di Jakarta, gas elpiji 12 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 melonjak 68% menjadi Rp 138.000. Akibatnya, sejumlah masyarakat beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah.
Banyaknya masyarakat yang beralih ini pun membuat tabung gas elpiji 3 kilogram semakin sulit ditemukan di pasar. Pertamina berdalih terpaksa menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram sebagai akibat dari bisnis yang terus merugi. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
