Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Keinginan pemerintah menekan konsumsi rokok melalui penerapan aturan gambar seram pada bungkus rokok masih sulit dilaksanakan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, saat aturan tersebut mulai diterapkan pada 24 Juni 2014, belum semua produsen rokok mau melaksanakan aturan tersebut.
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, per 24 Juni 2014 baru sekitar 366 merk rokok yang mau menjalankan aturan gambar seram pada bungkus rokok. Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah merk rokok yang patuh terhadap aturan pemerintah tersebut baru mencapai 13% dari total merk rokok yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Itu data terakhir yang kami terima saat peraturan diberlakukan, yang terbaru kami belum dapat dari BPOM," kata Nafsiah di Jakarta, Selasa (8/7).
Nafsiah mengatakan kecewa dengan sikap para pengusaha rokok tersebut. Mengingat, saat Kementerian Kesehatan menggelar audiensi dengan para pengusaha rokok, hampir semua menyatakan kesiapan mereka untuk melaksanakan aturan gambar seram bungkus rokok tersebut.
Oleh karena itulah agar aturan tersebut tidak dilanggar oleh pengusaha lagi, Kementerian Kesehatan akan segera menjatuhkan sanksi kepada para industri rokok. Nafsiah bilang, sanksi yang dikenakan tersebut akan didasarkan pada sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Sebagai catatan saja, pemerintah melalui PP No. 109 mewajibkan pada para pengusaha dan industri rokok untuk mencantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan tentang bahaya merokok. Gambar seram yang di antaranya terdiri dari gambar kanker mulut, gambar perokok dengan asap yang membentuk tengkorak, gambar kanker tenggorokan, gambar paru- paru yang menghitam karena kanker tersebut harus dipasang 40% dari total keseluruhan kemasan rokok.
Nafsiah mengatakan, bila tahap awal industri belum mematuhi aturan tersebut, pihaknya akan memberikan surat teguran kepada mereka. "Kalau teguran lisan dan tulisan tidak ditanggapi, sanksi yang akan kami kenakan sesuai pp," kata Nafsiah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
