Trump Tarik Dana Iklim, BPDLH Kehilangan Komitmen US$ 20 Juta

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengungkap dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pendanaan lingkungan dan perubahan iklim di Indonesia.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan, BPDLH sempat mendapatkan komitmen pendanaan sebesar US$ 20 juta dari pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung program konservasi orangutan di koridor Sumatra.

Namun, komitmen tersebut batal setelah terjadi pergantian pemerintahan di Amerika Serikat. Menurut Joko, kesepakatan tersebut sebelumnya telah memasuki tahap persiapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Baca Juga: Insentif MBG Jadi Rp2.000 per Porsi, CORE Soroti Risiko Manipulasi Jumlah Porsi

"Kami sempat dapat, sudah siap tanda tangan, sudah siap MoU, US$ 20 juta dari pemerintah Amerika untuk konservasi orangutan di koridor Sumatra," ujar Joko dalam cara Media Gathering, belum lama ini.

Joko mengatakan, kesepakatan tersebut dibuat pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Setelah Biden kalah dalam pemilihan presiden dan Trump kembali menjabat, pendanaan tersebut kemudian ditarik.

"Begitu Joe Biden kalah, Presiden Trump diinaugurasi, yang terjadi apa? Gak jadi, duitnya ditarik lagi," katanya.

Menurut Joko, kebijakan Amerika Serikat tersebut tidak hanya berdampak pada satu program di Indonesia. Penarikan dukungan terhadap sejumlah kerja sama internasional turut membuat kondisi pendanaan lingkungan global semakin ketat.

Dia menyebut Amerika Serikat sebelumnya memiliki banyak dana yang ditempatkan dalam berbagai kesepakatan multilateral. Ketika dana tersebut ditarik, likuiditas pendanaan global ikut terdampak.

"Global liquidity-nya mengering," ujar Joko.

Kondisi tersebut membuat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, harus menghadapi perubahan pola pendanaan lingkungan. Jika sebelumnya pendanaan lebih banyak mengandalkan hibah internasional, kini donor semakin mensyaratkan adanya kontribusi dari pemerintah maupun sektor swasta.

Baca Juga: Bersiap! 34 Kanwil DJP Dituntut Capai Target Penerimaan Pajak 2026

Joko menyebut skema pendanaan saat ini semakin mengarah pada blended finance, yakni pencampuran dana hibah dengan sumber pembiayaan lainnya.

Dalam kondisi tersebut, Joko menilai BPDLH memiliki posisi penting karena lembaga tersebut diberikan fleksibilitas untuk menghimpun dan mengelola dana dari berbagai sumber, baik internasional, bilateral, multilateral, filantropi, yayasan maupun korporasi.

BPDLH juga dapat mengelola dana yang berasal dari APBN. Dengan fleksibilitas tersebut, BPDLH berupaya menjadi penghubung antara kebutuhan pendanaan lingkungan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan global.

Joko menegaskan, tantangan pendanaan lingkungan ke depan bukan hanya soal mencari dana, tetapi juga memastikan dana tersebut menghasilkan dampak yang dapat diukur.

Oleh karena itu, BPDLH menyusun impact report sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donor. Laporan tersebut memuat dampak penggunaan dana, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga penurunan emisi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News