Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) saat ini tengah membangun tahap pertama platform satu data Indonesia (SDI). Tahap pertama ini akan difokuskan pada data di kementerian/lembaga pemerintah pusat.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi mengatakan, saat ini Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas tengah berkonsentrasi melakukan pengumpulan data di kementerian/lembaga (K/L) pemerintah pusat.
Data itu berupa data prioritas dan/atau data biasa yang akan ditetapkan di pusat dan akan diikuti pemerintah daerah.
Nantinya Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah membuat membuat sistem informasi pemerintah daerah yang disinkronkan untuk masuk ke akses portal satu data Indonesia.
Baca Juga: Setelah Kebijakan Apple, Rencana Google Menjaga Privasi Pengguna, Menghantam Facebook
“Targetnya pertengahan tahun ini sudah sampai punya paling tidak 80% sampai 90% daftar data yang ada di K/L pusat. 80% ini tahap satu, penyempurnaan akan dilakukan terus karena soal data,” kata Oktorialdi saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (7/4).
Oktorialdi menerangkan, 80% data tersebut sebagian besar merupakan data statistik dari BPS dan kementerian/lembaga. Nantinya akan dipilih mana saja data prioritas yang acuannya adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana kerja pemerintah (RKP) dan lainnya.
Oktorialdi memperkirakan terdapat 86 wali data di kementerian/lembaga. Setiap membahas 1 wali data dapat melalui diskusi dari berbagai perspektif untuk menyepakati wali data tersebut. Nantinya ini juga termasuk metadata yang berisi definisi dan kategori dari seperangkat data tersebut.
“Nanti data-data yang kita udah dapat, kita ambil metadata nya. Jadi tiap kementerian metadata yang seperti apa nanti minta datanya itu kita jaga. Tapi data ini bisa ada di kementerian itu, bisa juga di tempat kita jadi nggak cuma di kita juga,” terang dia.
Baca Juga: Swasta Mulai Diandalkan Sebagai Investor Utama di 2023
Lebih lanjut Oktorialdi mengatakan, kemungkinan akan ada tiga jenis data. Yakni data statistik, data spasial, dan data keuangan negara. Saat ini Kementerian Keuangan tengah membangun sistem data keuangan negara. Setelah sistem itu selesai nantinya akan disambungkan ke platform Satu Data Indonesia.
Sementara itu, terkait kebijakan satu peta akan dikoordinasi Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Total wali data se Indonesia itu provinsi, kabupaten, kota itu ada 630 ditambah dengan masuknya wali data pendukung di masing – masing dinas itu bisa ribuan. Membangun sistem yang besar itu memang kerja ekstra,” tutur Oktorialdi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
