Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang investasi untuk Ibu Kota baru kepada semua investor sesuai dengan bentuk klaster yang akan ditawarkan.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (26/2).
Lebih lanjut, Menteri PPN menyampaikan bahwa harapannya bangsa-bangsa di dunia dapat menunjukkan kebolehannya untuk bersaing dengan negara lain misalnya sektor transportasi publik.
Baca Juga: Investor sudah antre, berikut tahapan pemindahan ibukota dari Jakarta ke ibukota baru
“Mungkin ada yang menyediakan air bersih, ada yang menyediakan listrik yang hemat, murah dan ramah lingkungan dan seterusnya. Jadi kita akan buka seluas-luasnya, seperti itu,” ujar Kepala Bappenas dilansir dari laman Setkab.
Jika ada kekhawatiran banyak investor dari berbagai negara akan mengubah hal yang prinsipil di Ibu Kota baru, Menteri PPN mengaku tidak ada masalah sepanjang mau mengikuti masterplan yang ada dengan dibuka penawaran klaster misalnya pendidikan, daerah wisata maupun tempat belanja.
Untuk masterplan, Menteri PPN menyampaikan target dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2020.
“Kemudian dari 466 triliun itu kira-kira sekitar 90 triliunan dari APBN, sisanya 120-an itu swasta murni, kemudian sisanya adalah KPBU. Dan ini angka ini kan bisa berubah, kita tidak mem-package seperti itu, siapa tahu ada yang bagian KPBU itu ingin diambil oleh swasta murni, silakan,” ujarnya.
Kepala Bappenas menegaskan memang ada pekerjaan-pekerjaan atau istilahnya gubahan massa bangunan-bangunan yang sedemikian rupa didedikasikan untuk kepentingan publik misalnya dan tentu berbeda kalau itu tidak bisa men-generate cashflow.
Kalau tidak menghasilkan sesuatu, menurut Menteri PPN, tentu tidak menarik buat para investor sehingga harus ada men-generate atau menghasilkan sesuatu dan nilai internal rate of return (IRR)-nya masuk akal, selain juga harus melihat kemampuan daya beli para penduduk yang akan tinggal di ibu kota itu.
Baca Juga: Sebanyak 30 investor minat investasi di ibukota baru, ini negara-negara asal mereka
