Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar baru yakni yayasan atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menyediakan juru masak atau chef yang bersertifikasi.
Kebijakan anyar ini merespons banyaknya kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah.
"Bahkan sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus tersertifikasi. Tambah lagi ada yang baru kebijakan kemarin sore, yayasan harus menyediakan chef pendamping," kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam konferesni pers, Kamis (25/9/2025).
Baca Juga: Istana Minta Maaf karena Banyak Keracunan Massal MBG
Menurut Nanik, yayasan juga dibebankan menyediakan chef pendamping agar pembuatan makanan untuk penerima manfaat lebih terkontrol di pastikan kebersihannya.
"Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan chef," ujar Nanik.
Tak hanya itu, Nanik mengatakan ke depan verifikasi untuk calon mitra BGN akan diperketat dan disesuaikan berdasarkan petunjuk teknis (juknis). Bahkan BGN nantinya juga akan menurunkan tim khusus untuk inspeksi kesesuaian data yang akan menjadi mitra BGN.
"Karena semua kalau mengikuti juknis dapur ini, sangat higienis dan nggak mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.
Baca Juga: Banyak Kasus Keracunan MBG, Prabowo Bertemu dengan SPPG Sepulang dari AS
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, sebanyak 4.711 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyebabkan gangguan kesehatan hingga ditetapkan menjadi kejadian luar biasa (KLB) hingga 22 September 2025.
BGN membagi 4.711 kasus tersebut ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.
"Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Kasus gangguan kesehatan tersebut disebabkan oleh sejumlah hal, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku.
Baca Juga: Banyak Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, Istana Minta Maaf
Salah satunya terjadi di SPPG Banggai Kepulauan Tingangkung, yang membeli ikan cakalang dari supplier baru dan menyebabkan 339 orang mengalami gangguan pencernaan.
Oleh karenanya, Dadan meminta mitra dapur umum lebih hati-hati. Ia pun menyesalkan kejadian yang masih terjadi, padahal menargetkan nol kasus KLB.
"SPPG baru kita minta agar memulai dengan jumlah kecil. Jadi mereka kalau punya daftar 3.500 orang (penerima MBG) tercakup dalam 20 sekolah, maka pada hari pertama-kedua mereka disarankan untuk melayani 2 sekolah dulu. Setelah mampu, baru naik sampai akhirnya 3.500," ujar Dadan.
Selanjutnya: Apindo: Kanada Pasar Potensial, tapi Masih Asing bagi Eksportir RI
Menarik Dibaca: 13 Bahaya Terlalu Banyak Makan Gula bagi Tubuh, Cek di Sini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
