Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Menjawab pertanyaan VOA terkait laporan Bank Dunia ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantahnya. Menurutnya, selama ini harga beras di Tanah Air tidak pernah sekalipun di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Harga beras premium di Indonesia berkisar antar Rp 11.000 hingga Rp 15.000 per kilogram.
“Kita nomor dua terendah yang ada di Asia bahkan. Oleh karena itu, itu data juga mungkin akan segera dikoreksi oleh mereka (Bank Dunia). Data mana dia pakai? Kalau dalam saat shortage (kekurangan, red) seperti ini, kita lagi menanam tentu harga juga terjadi kontraksi-kontraksi seperti itu. Tetapi secara umum belum pernah di atas HPP yang kita tetapkan. Belum pernah di atas Rp 12.500 (per kg),” ungkap Mentan.
Meski begitu, Mentan juga tidak menyebut bahwa laporan dari Bank Dunia keliru. Ia mempertanyakan kapan Bank Dunia mengambil berbagai data terkait harga beras ini, termasuk basis data mana yang dipakai oleh Bank Dunia dalam merilis hasil laporan tersebut.
Baca Juga: Beras Impor Masih di Gudang, Harga Masih Menjulang
“Prosesnya pada waktu apa? Kalau waktu sekarang ini dalam November, Desember itu kan waktu shortage untuk kita. Lagi menanam. 10 juta hektare, enggak gampang ini menanam. Untuk itu, kalau cari beras pada saat itu, harganya naik. Kalau mau beli beras yang tepat itu, pada saat Maret-April-Juli-Agustus. Itu pasti harganya (baik) karena kita lagi puncak (panen),” tambah Mentan.
Berdasarkan pantauan VOA, harga beras premium di Indonesia berkisar antar Rp 11.000 hingga Rp 15.000 per kilogram.
Menanggapi laporan Bank Dunia, Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia (INAgri) Achmad Yakub mengatakan, kemungkinan besar harga beras Indonesia tertinggi di ASEAN bisa jadi benar.
Namun untuk kawasan Asia, harga beras di Jepang dilaporkan masih lebih tinggi, yakni sekitar Rp 30.000 per kilogram.
Baca Juga: Stabilkan Harga, Bulog akan Gunakan Beras Impor untuk Operasi Pasar
Ia menyatakan ada beberapa faktor yang mengakibatkan harga beras di Indonesia disebut yang tertinggi di ASEAN, terutama rantai pasokan produksi beras yang panjang dan tidak efisien.
“Beda dengan yang saya lihat di Taiwan. Petani di sana menanam, kemudian (diproses dengan) alsintan baik yang disewa atau milik sendiri. Ketika panen gabah itu masuk ke karung, dibawa ke rice milling, terus pakai mesin drying. Sehingga tidak ada pembeli penebas, tidak ada pengepul, tidak ada tengkulak,” ungkap Achmad kepada VOA.
Menurutnya, rantai pasokan yang panjang dan tidak efisien ini diakibatkan oleh pendekatan petani yang bersifat kekeluargaan, bukan bersifat industri, yang menurutnya sudah mengakar sejak lama.
Maka dari itu, katanya, guna mengimplementasikan suatu rantai pasokan yang lebih efisien, negara hadir dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
Guna menertibkan hal ini, pemerintah menawarkan bantuan lewat sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar petani tidak terjebak dengan para tengkulak. Namun, katanya, sering kali petani terhambat mendapatkan KUR karena tidak memiliki jaminan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kenapa Harga Beras di Indonesia Paling Mahal Se-Asia Tenggara? Ini Penjelasan Bank Dunia"
Editor : Aditya Jaya Iswara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
