Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia memprediksi, tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat antara 2,1% sampai 3,6% akibat pandemi virus corona. Jika mengacu prediksi tersebut, diperkirakan penduduk miskin di Indonesia bakal bertambah antara 5,6 juta hingga 9,6 juta jiwa di tahun ini.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Kementerian Sosial, Asep Sasa Purnama menyebutkan, bahwa penanganan masalah kemiskinan harus ditangani lintas kementerian/lembaga.
Asep mengatakan, data valid soal kemiskinan berawal dari data Badan Pusat Statistik. Kemudian, akan diolah dan dibuat strategi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Baru setelah itu ditangani lintas kementerian.
Baca Juga: Kadin sebut sudah ada 6,4 juta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan akibat Covid-19
"Ini prosedur di kami seperti itu, jadi tidak bisa langsung kementerian bermanuver sendiri karena program ini menjadi strategi nasional. Karena menangani kemiskinan ini harus dilakukan lintas kementerian/lembaga. Jadi ini diperkirakan akan bertambah tapi kan angkanya kita belum tahu," kata Asep kepada Kontan.co.id, Senin (8/6).
Asep mencontohkan, Kementerian Sosial akan mengoptimalkan program yang ada. Seperti bantuan langsung tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan. Kemudian, Kemensos juga membantu kelompok disabilitas dan lansia kategori miskin.
"Untuk orang miskin dan rentan itu kan ditangani kita semua sekitar 20 juta. Kemudian kita mengharapkan kementerian lain untuk bisa sinergi," ungkap dia.
Lebih lanjut, Asep mengingatkan, sebelum pandemi Covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas awal Maret 2020, berharap tidak ada kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Kemudian Presiden Jokowi mengharapkan hal ini harus dilakukan keterpaduan penanganannya yang artinya lintas kementerian.
"Kan kalau orang yang miskin ekstrem ini kan biasanya orang miskin kemudian tidak punya pekerjaan, kondisi rumah sangat memprihatinkan. Selanjutnya, biasanya sering sakit, pendidikannya belum memadai, kondisi lingkungan belum rapi, sarana air bersih belum tercukupi. Banyak permasalahannya sehingga harus bersamaan (penanganannya) makanya pak presiden mengharapkan ada sinergi, ada keterpaduan program," ujar dia.
Kemudian, Asep menyebutkan, penanganan kemiskinan juga telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Seperti diketahui dalam Perpres terdapat 17 target pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. "Upaya menangani kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem itu harus dilakukan keterpaduan antara pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha itu harus kompak," kata dia.
Baca Juga: Bank Dunia sebut ekonomi global tahun ini merosot paling dalam sejak Perang Dunia II
Oleh karena itu, Asep menilai tidak boleh ada satu pihak pun yang tidak dilibatkan. Artinya agenda penanganan kemiskinan harus menjadi agenda semua pihak sesuai dengan keahlian dan perannya.
"Pemerintah dengan kewajibannya, masyarakat dengan partisipasinya, dunia usaha dengan responsibility-nya," terang dia.
Asep menilai, gerakan penanganan kemiskinan yang paling bagus dari tingkat RT/RW. Jadi data-data kemiskinan itu harus disuplai dari RT/RW.
"Jadi ke depan itu RT/RW harus tau. Menangani kemiskinan harus melibatkan semua. Istilahnya harus gotong royong, untuk gotong royong harus diawali data yang terpadu," ucap Asep.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
