Banjir Aceh dan Sumatra dikaitkan dengan Illegal Logging, Ini Kata Ketua MPR

Selasa, 02 Desember 2025 / 19:04 WIB

ILUSTRASI. Bencana banjir di Aceh dan Sumatra yang dikaitkan dengan aktivitas illegal logging atau penebangan liar. Dugaan ini terlihat usai banyak kayu-kayu yang turut hanyut bersama dengan air banjir

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua MPR Ahmad Muzani menanggapi bencana banjir di Aceh dan Sumatra yang dikaitkan dengan aktivitas illegal logging atau penebangan liar. Dugaan ini terlihat usai banyak kayu-kayu yang turut hanyut bersama dengan air banjir.

Muzani mengaku tidak mengetahui asal muasal dari kayu tersebut. Namun, berdasarkan foto yang beredar, dia menilai, kayu yang hanyut merupakan hasil tebangan yang cukup lama bukan kayu yang ditebang baru-baru ini.

Muzani bilang, jika pembalakan liar ini terjadi sebelumnya, maka memang betul hal itu menjadi salah satu sebab bencana banjir.

"Artinya kalau itu betul, ada pembalakan liar tidak terkendali yang menyebabkan yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah," ujar Muzani di Istana Kepresidenan, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, pemangku kebijakan lingkungan harus serius mengatasi hal ini agar generasi selanjutnya tidak menuai akibatnya.

Menurut bilang, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengetahui sebab banjir itu sendiri. Namun Muzani tidak mau menjawab apakah presiden tahu terkait dugaan illegal logging tersebut.

Muzani hanya menyebut, Presiden sudah mendapatkan masukan yang komprehensif dari banyak pihak. "Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif," lanjutnya.

Sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memastikan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatra merupakan hasil illegal logging atau penebangan liar.

Hal itu disampaikannya dalam sambungan telepon dengan rekan sejawatnya di Partai PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka.

"Saya pastikan illegal [logging]," ujarnya dilansir dari akun Tiktok @riekediahp_official, dikutip Minggu (30/11/2025).

Sementara itu, Kementerian Kehutanan mensinyalir kayu gelondongan tersebut berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang berada di areal penggunaan lain (APL).

"Kami deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah Pemegang Hak Atas Tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan," kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroh, Jum'at (28/11/2025).

Dugaan sementara, katanya, gelondongan kayu tersebut adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir.