Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali mewacanakan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, selain membebani anggaran negara, subsidi BBM tidak efektif mengurangi beban masyarakat.
Bambang bilang, tiap tahun beban subsidi BBM terus naik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 beban subsidi BBM mencapai Rp 210,7 triliun, naik dibanding APBN P 2013 sebesar Rp 199,9 triliun. Beban yang semakin besar mempersulit upaya pemerintah menurunkan defisit APBN.
Berbeda dengan Thailand dan Phiplina yang tidak lagi memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya. Tanpa subsidi BBM, keadaan fiskal dua negara itu dianggap relatif lebih aman dibanding Indonesia. Apalagi adanya subsidi, konsumsi BBM menjadi tinggi sehingga impor BBM menyebabkan defisit transaksi berjalan membengkak.
Tidak hanya itu, Bambang mengatakan, dalam setiap pembahasan subsidi BBM dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu terjadi spekulasi harga sehingga ekspektasi terhadap inflasi naik.
Inflasi membuat masyarakat tidak akan bisa merasakan dampak pemberian subsidi. Sebab, penurunan harga dari pemberian subsidi BBM akan tertutup oleh kenaikan harga produk lain. “Lebih baik harga BBM diserahkan pasar,” ujar Bambang, Sabtu (23/11).
Menurutnya, akan lebih baik jika dana subsidi BBM dialihkan untuk memperbaiki fasilitas umum. Walau penghilangan subsidi akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat, namun hal itu akan lebih baik asal kondisi fiskal stabil. Hanya saja, Bambang mengaku, sulit merealisasikan penghapusan subsidi BBM karena selalu mentah di DPR, dengan alasan politis.
Pengamat energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro bilang, pemerintah akan sulit merealisasikan keinginan menyerahkan harga BBM kepada pasar. "Jangankan menghilangkan subsidi, ketika pemerintah berencana menaikan harga BBM, DPR selalu menentang," katanya.
Namun menurutnya, walau pemerintah menaikkan harga BBM atau menghapus subsidi, tidak akan serta merta menurunkan impor selama konsumsi BBM tetap tinggi. Oleh karena itu jalan keluar sesungguhnya adalah selain mengganti BBM menjadi bahan bakar gas (BBG).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
