Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, telah berhasil merealisasikan berbagai proyek investasi mangkrak dengan nilai kurang lebih Rp 186 triliun. Menurutnya, sebelumnya terdapat investasi mangkrak senilai Rp 708 triliun yang berpotensi direalisasikan.
"Dalam 3 bulan, Rp 186 triliun realisasi investasi dari yang mangkrak tersebut. Dan sekarang utang kami tinggal Rp 500 triliun lebih,' ujar Bahlil, Kamis (30/1).
Baca Juga: Investasi lampaui target tapi baru serap 1 juta pekerja, apa kata ekonom?
Proyek-proyek investasi yang berhasil direalisasikan hingga Januari seperti proyek Tanjung Jati Power (YTL Power) dengan nilai Rp 38 triliun, Proyek Lotte Chemical dengan nilai Rp 61,2 triliun, proyek Hyundai senilai Rp 21, 7 triliun.
Kemudian, ada Vale senilai Rp 39,2 triliun, Minahasa Cahaya Lestari senilai Rp 1,8 triliun, PT Galempa Sejahtera Bersama Rp 2 triliun, Tlb senilai Rp 5,2 triliun , Nasdar Rp 1,8 triliun serta Nandya Karya seilai Rp 9,5 triliun.
Bahlil mengakui, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi mengapa proyek-proyek tersebut terkendala. Misalnya proyek Lotte di Cilegon yang berkaitan dengan tumpang tindih lahan.
Baca Juga: Pengalihan wewenang pemberian insentif fiskal ke BKPM percepat prosedur investasi
Menurutnya dibutuhkan nota kesepahaman (MoU) antara PT Krakatau Steel, PT KIEC dengan PT LCI. Penyelesaian kasus ini, menurut Bahlil, membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
Bahlil pun mengaku, tidak mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan. Menurutnya, terdapat berbagai mafia tanah yang tidak diselesaikan dengan regulasi yang ada.
"Ada mafia-mafia tanah, hantu-hantu tanah yang harus kita selesaikan, yang itu tidak ada di rumusan regulasi. Yang bisa menyelesaikan persoalan hantu adalah orang yang pernah belajar hantu atau orang pernah belajar hantu . Kalau tidak, ini tidak bisa kita selesaikan," tutur Bahlil.
Tak hanya Lotte, permasalahan yang dialami oleh Vale berkaitan dengan Amdal dan IPPKH. Untuk menyelesaikan permasalahan itu diterbitkan izin amdal dari Menteri LHK dan ditandatanganinya rekomendasi dari gubernur Sulawesi Tenggara.
Baca Juga: Realisasi 2019 lampaui target, BKPM bidik investasi sebesar Rp 886 triliun di 2020
"Kasus vale, dia melakukan investasinya hilirisasi smelter nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, sudah 3,5 tahun Amdal dan IPPKHnya tidak clear. Kita turun tangan dan kita selesaikan dalam waktu kurang dari 4 minggu," kata Bahlil.
Tak hanya itu , beberapa permasalahan lainnya seperti tidak diterbitkannya rekomendasi SJKU dari Menteri BUMN, adanya masalah terkait izin mendirikan bangunan, hingga berkaitan dengan insentif fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
