Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional buka suara ihwal rencana penambahan impor 1 juta ton beras dari India.
Hal ini merespon pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut Indonesia akan menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton dari India.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa hal ini mungkin dilakukan. Namun ia mengatakan penambahan impor 1 juta ton beras ini masih belum diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) bersama kementerian dan lembaga terkait.
"Bisa jadi, tetapi penugasan yang sudah dipegang Bulog baru 2 juta ton. Jika diputuskan ratas ada penambahan akan kami update," jelas Arief pada Kontan.co.id, Jumat (16/6).
Baca Juga: Indonesia Impor Beras dari India
Arief menegaskan saat ini Bulog baru memegang penugasan impor bersa sebanyak 2 juta ton dari Badan Pangan Nasional untuk tahun ini.
Arief menambahkan, dalam pelaksanaanya Bulog kini tengah merealisasikan impor beras 500.000 ton dari 2 juta ton penugasan impor tahap pertama. Sebab, Bulog juga amanatkan untuk mengutamakan penyerapan dalam negeri.
"Untuk 1 juta ton yang dikatakan Pak Mendag, sangat mungkin dilakukan kerjasama G to G. Tetapi, berharap produksi masih baik sampai akhir tahun," tutur Arief.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Perdagangan sudah melakukan penandatanganan kerjasama bersama India terkait penambahan kuota 1 juta impor beras.
Sehingga beras tersebut bisa langsung didatangkan sewaktu-waktu saat cadangan beras pemerintah (CBP) menipis.
"Saya sudah (tandatangani) Mou dengan India 1 juta ton, sewaktu-waktu kita bisa beli. Tapi harga sudah diikat, sudah G to G," ungkapnya.
Baca Juga: Pemerintah Teken MoU dengan India untuk Impor Beras 1 Juta Ton
Zulkifli juga menjelaskan penambahan kuota impor beras 1 juta ton ini bukan bagian dari yang ditugaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog sebanyak 2 juta ton di tahun ini.
"Itu 2 juta totalnya kalau sama Bapanas. Kalau ini baru MoU untuk harga tetap dan barangnya ada. Tetapi belum kita beli tapi sudah ada MoU G to G jadi kita kalau darurat kita bisa membeli barangnya sudah ada," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
