Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Otorita Ibu Kota (BOI) akan mengelola investasi yang masuk di ibu kota negara (IKN).Nantinya investasi yang masuk untuk pembangunan IKN akan dikelola oleh BOI. Bahkan investasi tersebut tidak harus melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Enggak (melalui BKPM), otorita, dia diberikan kewenangan seluas-luasnya kecuali 6 kewenangan pemerintah pusat," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (26/2).
Baca Juga: Luhut Panjaitan sebut kepala badan otorita ibu kota baru tengah difinalisasi
Anggaran pembangunan IKN memang diharapkan mayoritas berasal dari sektor swasta. Total kebutuhan anggaran IKN sehesar Rp 466 triliun.
Dari angka tersebut, sebesar Rp 96 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara untuk swasta murni sekitar Rp 120 triliun dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sisanya.
"Angka ini bisa berubah, kita tidak mempaketkan seperti itu, siapa tahu, KPBU mau swasta murni silakan," ujar Suharso.
Baca Juga: Kepala Bappenas berharap Trump tidak terpilih lagi, ini alasannya
Pemerintah juga akan membuat klaster dalam masterplan yang akan ditawarkan kepada investor. Nantinya akan dilihat apakah sektor tersebut memiliki internal rate of return (IRR) yang sesuai untuk ditawarkan ke investor.
Suharso menjamin, wilayah investasi tidak akan saling bertabrakan dengan rencana pemerintah. Pasalnya dalam masterplan akan memiliki bagian yang jelas termasuk dalam rencana tata ruang dan wilayah.
Baca Juga: Apa kabar Badan Otorita Ibu Kota? Begini kata Kepala Bappenas
"Sepanjang mengikuti masterplan, kalau mau bikin daerah wisata, mixed use, shopping mall dan seterusnya silakan, secara package akan kita tawarkan," jelas Suharso.
Namun saat ini masterplan masih dalam proses pembuatan. Ditargetkan masterplan tersebut dapat rampung pada semester 1 tahun 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
