Sumber: Harian KONTAN | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persoalan HIV/AIDS bukan momok baru. Namun, masih banyak kalangan masyarakat yang tidak memahami persoalan ini, termasuk penanganan bagi para penderitanya.
Minimnya sosialisasi dan edukasi diangap sebagai akar persoalan tersebut. Oleh karena itu, kini yang harus digenjot adalah kampanye pencegahan HIV/AIDS secara masif, termasuk memanfaatkan jaringan media sosial. Pemerintah pun dituntut lebih kreatif membuat konten edukasi mengenai HIV/AIDS supaya bisa viral di jagat media sosial dan efektif menjangkau target sasaran.
Ketua Yayasan Pesona Jakarta Sammi Alfarisi mengapresiasi upaya pemerintah menyediakan poli khusus bagi penanganan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) maupun anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Namun, "Banyak masyarakat belum tahu bagaimana cara pengobatan HIV/AIDS dan cara mencegahnya," terang Sammi, Jumat (19/7).
Pengalaman Yayasan Pesona selama ini setidaknya merekam minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan ODHA/ADHA. Pada April-Mei 2019, misalnya, ada 200 orang berobat di Yayasan Pesona. "Tapi, rata-rata yang berobat secara rutin hanya 60-70 orang per bulan," kata Sammi.
Aktivis Kesadaran HIV/AIDS Rory Asyari menyarankan, materi kampanye yang bisa viral di media sosial jangan hanya tentang pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS. Kampanye tersebut harus mengajak masyarakat untuk memberi dukungan bagi ODHA dan ADHA. "Ini penting karena hanya dengan dukungan banyak pihak, ODHA dan ADHA bisa menjalani pengobatan maksimal," katanya.
Rory optimistis media sosial bisa menjadi sarana yang ampuh memberikan informasi HIV/AIDS. "Harus diakui bahwa orang dengan HIV/AIDS mayoritas merupakan generasi milenial," kata Rory.
Adapun konten kampanye di media sosial juga harus bisa menjelaskan tentang seks aman demi mencegah penyebaran HIV/AIDS. Selama ini, 72% penularan HIV/AIDS melalui hubungan seks. Oleh karena itu, pemerintah harus gencar mengampanyekan efek negatif seks bebas.
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar menyatakan, pemerintah sudah memiliki kebijakan penanganan kasus HIV/AIDS, termasuk sampai ke daerah. Ia berharap, masyarakat bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas yang disiapkan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
