kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.505.000   -15.000   -0,99%
  • USD/IDR 16.295   -200,00   -1,24%
  • IDX 6.977   -130,64   -1,84%
  • KOMPAS100 1.042   -22,22   -2,09%
  • LQ45 818   -15,50   -1,86%
  • ISSI 213   -3,84   -1,77%
  • IDX30 417   -9,14   -2,14%
  • IDXHIDIV20 504   -9,85   -1,92%
  • IDX80 119   -2,45   -2,02%
  • IDXV30 125   -2,38   -1,87%
  • IDXQ30 139   -2,59   -1,83%

Awal Puasa Berpotensi Sama, Lebaran Berpotensi Berbeda, Ini Penjelasan BRIN


Jumat, 17 Maret 2023 / 04:26 WIB
Awal Puasa Berpotensi Sama, Lebaran Berpotensi Berbeda, Ini Penjelasan BRIN
ILUSTRASI. Penentuan awal Ramadan dan hari raya Idul Fitri kerap berbeda antara lembaga keagaamaan yang satu dengan yang lain. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penentuan awal Ramadan dan hari raya Idul Fitri kerap berbeda antara lembaga keagaamaan yang satu dengan yang lain. Tak pelak, hal tersebut masih sering diperdebatkan hingga saat ini. 

Perbedaan muncul bukan dikarenakan metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), tetapi karena perbedaan kriteria. 

Melansir laman infopublik.id, kriteria Wujudul Hilal digunakan Muhammadiyah. Sedangkan kriteria Imkan Rukyat digunakan oleh NU dan beberapa ormas lain.

Ilmu Astronomi hadir  untuk memberikan kemudahan dalam penentuan kriteria yang bisa disepakati bersama.

Thomas Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI mengatakan penentuan awal bulan memerlukan kriteria agar bisa disepakati bersama. 

Rukyat memerlukan verifikasi kriteria untuk menghindari kemungkinan rukyat keliru. Hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria.

aBaca Juga: Kapan 1 Ramadhan 2023? Klik hilal.bmkg.go.id untuk Informasi Hilal Awal Puasa

“Sehingga kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat," ungkap Thomas Djamaluddin pada Media Lounge Discussion mengusung tema “Pertimbangan Astronomis dalam Penentuan Ramadan, Syawal, dan Dzuhijjah di Lobby Gedung BJ Habibie, BRIN, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Lebih lanjut Thomas menjelaskan, kriteria hilal yang diadopsi adalah kriteria berdasarkan pada dalil syar’i (hukum agama) tentang awal bulan dan hasil kajian astronomis yang sahih. 

Kriteria juga harus mengupayakan titik temu pengamal rukyat dan pengamal hisab, untuk menjadi kesepakatan bersama. Termasuk Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Thomas menyebut ada potensi kesamaan awal Ramadan. Apabila saat maghrib 22 Maret 2023 di Indonesia posisi bulan sudah memenuhi kriteria baru MABIMS, yaitu dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat (3-6,4). Dan pada saat bersamaan juga sudah memenuhi kriteria  Wujudul Hilal (WH). Sehingga dua kriteria tersebut menjadi seragam, baik versi 3-6,4 dan WH bahwa 1 Ramadan 1444 pada 23 Maret 2023.

Baca Juga: Muhammadiyah: 1 Ramadhan 23 Maret 2023, Pemerintah Kapan? Ini Jadwal Sidang Isbat

Di sisi lain, Thomas menyebut adanya potensi perbedaan terkait Idulfitri 1444. Hal itu disebabkan karena pada saat maghrib 20 April 2023, ada potensi di Indonesia posisi bulan belum memenuhi kriteria baru MABIMS. 

Namun di sisi lain, sudah memenuhi kriteria wujudul hilal (WH). Jadi ada potensi perbedaan yaitu Versi 3-6,4, 1 Syawal 1444 pada 22 April 2023, sedangkan  versi (WH) 1 Syawal 1444 pada 21 April 2023.

Sebab utama terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha yang terus berulang, jelas Thomas,  karena belum disepakatinya kriteria awal bulan hijriyah. Prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi kalender hijriyah, harus ada otoritas tunggal.

Baca Juga: Muhammadiyah: Awal Puasa Kamis 23 Maret 2023 dan Lebaran Jumat 21 April

Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggalnya yang dapat diikuti bersama. Sedangkan kondisi saat ini, otoritas tunggal mungkin bisa diwujudkan dulu di tingkat nasional atau regional. 

Penentuan ini mengacu pada batas wilayah sebagai satu wilayah hukum (wilayatul hukmi) sesuai batas kedaulatan negara. 

"Kriteria diupayakan untuk disepakati Bersama," pungkas Thomas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×