kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Auditor tersangkut e-KTP, BPK tunggu pemeriksaan


Jumat, 24 Maret 2017 / 09:55 WIB
Auditor tersangkut e-KTP, BPK tunggu pemeriksaan


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

MAGELANG. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hendar Ristriawan menyatakan, telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum salah satu auditornya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Auditor itu sebelumnya disebut-sebut oleh Jaksa KPK karena diduga turut menerima suap pada kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP yang saat ini sedang diperkarakan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kita tunggu, ini kan sedang diproses hukum. Kita serahkan ke proses hukum," ujar Hendar usai Roadshow Festival Film "Kawal Harta Negara" di Museum BPK Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (23/3).

Hendar menegaskan, BPK akan mengikuti peraturan atau hukum yang berlaku, termasuk ketika oknum tersebut menerima suap megaproyek tersebut.

"Kalau seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan BPK akan mengikuti aturan itu," kata Hendar.

Sebelumnya diberitakan, nama salah satu auditor BPK muncul saat persidangan dugaan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3) lalu.

Dalam surat dakwaan, jaksa KPK menjelaskan bahwa terdakwa Sugiharto juga memberikan sejumlah uang kepada auditor BPK dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Auditor BPK itu sendiri sejatinya bertugas memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil.

Menurut Jaksa KPK, auditor itu kemudian memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil pada 2010, setelah Sugiharto memberikan ia uang sekitar Rp 80 juta. (Ika Fitriana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×