Aturan Ganjil Genap Mudik 2026 Berubah? Begini Penjelasan Jasa Marga

Selasa, 27 Januari 2026 / 22:55 WIB

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penerapan sistem ganjil genap kembali mengemuka menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Jasa Marga menyatakan bahwa kebijakan ganjil genap tidak akan diterapkan secara kaku, melainkan berbasis kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan dan analisis data pergerakan kendaraan.

Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan Purwantono, mengatakan bahwa penerapan ganjil genap akan ditentukan melalui sejumlah indikator teknis.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan kelancaran arus mudik dan balik serta menghadirkan mudik yang aman, nyaman, tenang, dan menyenangkan bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi acuan utama adalah V/C ratio (volume to capacity ratio), yakni perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan.

“Ganjil genap itu akan diterapkan berdasarkan profil kepadatan kendaraan,” ujar Rivan di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

“Seperti yang disampaikan Kakorlantas, ada beberapa elemen penting dalam perhitungan, salah satunya V/C ratio,” kata dia.

Ilustrasi sistem satu arah (one way) mulai diterapkan di ruas Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali. Kondisi penerapan one way yang dipantau dari Km 103 tol Cipali, Kamis (27/3/2025).

Sebagai gambaran, jika dalam satu jam satu lajur pada satu ruas tol sudah dilalui sekitar 5.000 kendaraan, maka berbagai skema rekayasa lalu lintas akan dipertimbangkan lebih dulu.

Dari contraflow satu lajur, dua lajur, hingga tiga lajur, bahkan opsi one way total. Namun, apabila seluruh skema tersebut dinilai belum mampu mengurai kepadatan, maka ganjil genap berpotensi diberlakukan.

Menurut Rivan, gagasan ini merupakan bagian dari arahan Kakorlantas Polri, yang dinilai sebagai langkah preventif dan strategis.

Ilustrasi Tol Kalikangkung, Kota Semarang , Jawa Tengah saat mudik Lebaran 2025

Dalam pelaksanaannya, Jasa Marga menyerahkan sepenuhnya kepemimpinan rekayasa lalu lintas kepada Korlantas Polri, dengan keputusan yang diambil berbasis data gabungan antara Jasa Marga dan kepolisian.

Tujuan utama dari kebijakan ini, menurut Rivan, bukan untuk membatasi masyarakat, melainkan menjaga kenyamanan dan kelancaran perjalanan.

Ia menekankan bahwa tidak mungkin seluruh pemudik berangkat di waktu yang sama tanpa menimbulkan kepadatan ekstrem.

Karena itu, diperlukan disiplin bersama dalam mengatur waktu perjalanan dan mengikuti kebijakan lalu lintas yang diterapkan.