Reporter: Bidara Pink, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai bergeser. Jika deviasi bergerak kian jauh, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2023 sudah seharusnya disesuaikan agar anggaran tetap kredibel.
Paling tidak, ada lima asumsi APBN 2023 yang sudah meleset saat ini. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3%.
Kondisi ekonomi global yang diperkirakan akan suram tahun depan bakal berdampak terhadap ekonomi domestik.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 hanya berada di kisaran 4,5% hingga 5%.
Kedua, inflasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi dampak langsung maupun dampak lanjutan (second round impact) pada inflasi. David melihat, tingginya inflasi masih berlanjut ke tahun depan, dengan perkiraan rerata sebesar 4% hingga 5%, lebih tinggi dari target 3,6%.
Baca Juga: Ekonom Nilai Asumsi Makro APBN Tahun 2023 Perlu Diubah, Ini Alasannya
Ketiga, nilai tukar rupiah. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 15.600 per dollar Amerika Serikat (AS) , David melihat sulit bagi dollar AS kembali ke level Rp 14.000 di tahun depan.
Apalagi The Fed diperkirakan akan mengerek bunga acuannya lebih tinggi lagi. Proyeksi David, rerata nilai tukar dollar AS tahun depan akan berkisar Rp 15.500.
Keempat, asumsi suku bunga SUN tenor 10 tahun yang dalam APBN 2023 ditetapkan sekitar 7,9%. David melihat, suku bunga SUN tenor 10 tahun pada 2023 akan berkisar 7,5% hingga 8,5%.
"Ini juga melihat suku bunga acuan BI yang naik. Sekarang (posisi Oktober 2022), suku bunga acuan sudah 4,75%. Mungkin akhir tahun di kisaran 5,2% hingga 5,5%, sehingga bisa saja yield SUN 10 tahun di tahun depan ada di kisaran 7,5% hingga 8,5%," kata David kepada KONTAN, Selasa (25/10).
Kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang tahun depan bisa berada di kisaran US$ 90 - US$ 100 per barel.
Baca Juga: Jadi Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Ini Instruksi Wapres
Menurut David, asumsi dasar APBN memang perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Pasalnya, APBN merupakan acuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ke depan. Deviasi asumsi dasar ekonomi yang terlalu jauh dari kondisi terkini, akan membawa dampak tidak langsung ke perekonomian.
