/2026/10/21/124063140.jpg "Prabowo Sebut Ekonomi RI Peringkat Ketujuh Dunia Berdasarkan PPP IMF")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat ketujuh dunia berdasarkan ukuran ekonomi menggunakan Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF).
Menurut Prabowo posisi tersebut menunjukkan besarnya kekuatan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.
"Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PPP (Purchasing Power Parity), berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara. Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia. Urutan ketujuh," kata Prabowo dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga: Prabowo Targetkan Kredit Rakyat Rp 400 Triliun, Sasar 28 Juta Keluarga pada 2027
Dia menegaskan, posisi tersebut harus menjadi dorongan bagi Indonesia untuk semakin percaya diri dalam mengelola potensi ekonominya.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki sumber daya alam dan kemampuan produksi yang dapat menjadi modal untuk memperkuat perekonomian nasional.
"We are the seventh biggest economy in the world. We are strong," ujarnya.
Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa besarnya ekonomi Indonesia harus diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Dia menilai, kekuatan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dari posisi Indonesia dalam pemeringkatan internasional.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku usaha kecil. Peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat menjadi salah satu sasaran kebijakan pemerintah.
Prabowo juga menyoroti perlunya pembenahan pengelolaan kekayaan negara agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dia menyebut selama ini manfaat ekonomi dinilai lebih banyak dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.
Karena itu, pemerintah berupaya mengarahkan kebijakan ekonomi agar lebih sesuai dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dia mengatakan, proses pembenahan ekonomi tidak bisa dilakukan secara instan. Namun, pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar potensi Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
"Saudara-saudara, we are strong, we are rich. Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita mengelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita," kata Prabowo.
Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2026, ekonomi Indonesia berdasarkan PPP mencapai US$5,48 triliun atau sekitar Rp98,69 kuadriliun (kurs Rp 18 ribu per dollar AS).
Sementara itu, urutan pertama ditempati oleh China yang mencapai US$37,07 triliun atau sekitar Rp667,26 kuadriliun.
Kemudian, Amerika Serikat mencapai US$29,17 triliun atau Rp525,06 kuadriliun, lalu India mencapai US$16,19 triliun atau sekitar Rp291,42 kuadriliun.
Baca Juga: Apindo Minta Kenaikan UMP 2027 Pertimbangkan Inflasi dan Produktivitas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
