Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid membantah bahwa munculnya Kadin tandingan yang dikepalai oleh Anindya Bakrie adalah dampak dari dirinya yang sempat menempati posisi Ketua Pemenangan Tim Ganjar-Mahfud saat Pemilu kemarin.
"Bahwa waktu itu, sekali lagi, saya ambil cuti, ataupun berhalangan hadir. Dan pada waktu itu, dalam setiap keputusan yang saya buat, menempati posisi Ketua Pemenangan Tim Ganjar-Mahfud saat Pemilu kemarin, saya tanyakan langsung kepada teman-teman dari ketum-ketum daerah. Setiap langkah yang saya lakukan, saya berkonsultasi," ungkap Arsyad di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (15/09).
Ia mengatakan selama menjadi Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud, dirinya selalu berkonsultasi dengan kadin-kadin daerah serta dengan pengurus harian Kadin.
Baca Juga: Menkumham: Keppres Anindya Bakrie Sebagai Ketum Kadin Segera Terbit
"Akhirnya waktu itu harus yang di mana saya memutuskan untuk menjadi salah satu ketua dalam tim pemenang yang lalu," katanya.
Ia juga mengatakan keputusannya itu adalah keputusan pribadi tanpa membawa nama Kadin ke ranah politik.
"Itu pun saya ajak bicara teman-teman. Karena tadi, saya ingin memastikan bahwa saya ini ada seorang Arsjad sebagai pribadi. Pada waktu itu, waktu saya mau cuti, teman-teman sudah mengatakan pada saya, tidak perlu," kata dia.
Hal ini ditegaskan pula oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yukki Hanafi yang saat itu ditugaskan sebagai pelaksana tugas harian menggantikan Arsjad.
"Saya ingin menjelaskan bahwa saat itu saya lah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian itu selama hampir 8 bulan. Alhamdulillah, teman-teman juga paham dan sangat tahu pada saat itu seperti yang sudah disampaikan sebetulnya Ketua Umum tidak perlu cuti," katanya.
Baca Juga: Kadin Indonesia Bakal Bawa Kasus Munaslub Ilegal ke Ranah Hukum
Sebelumnya, Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman, mengatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/09) kemarin adalah bagian dari mekanisme organisasi yang bisa diusulkan oleh para Ketum kadin provinsi dan para Asosiasi Pengusaha yang merupakan anggota Luar biasa Kadin Indonesia.
Ia juga menambahkan, sebagai wadah himpunan para pengusaha dan asosiasi pengusaha Kadin harus netral, dan tentunya bisa mengawal kelanjutan pertumbuhan ekonomi.
"Ini tentang keselarasan dengan tata laksana pemerintahan, serta kebermanfaatan bagi kemajuan daerah-daerah," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
