kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Apindo: Upah minimum buruh jangan dipolitisasi


Rabu, 28 Agustus 2013 / 17:06 WIB
Apindo: Upah minimum buruh jangan dipolitisasi
ILUSTRASI. Karyawan memberikan pelayanan usai peresmian kantor baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2020). . ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/wsj.


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengatakan, jangan ada lagi upaya mempolitisasi upah minimum buruh.

Menurut Sofjan, kunci mengatasi persoalan upah minimum buruh berada di Kementerian Perindustrian. Karena itu, ia meminta agar Kemenperin segera membuat pengelompokan industri besar, menengah dan kecil.

"Supaya jelas mana yang bisa diberi upah lebih tinggi, sesuai batas upah minimum, atau sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan pengusaha dan buruh sesuai daya tahan perusahaan," ujar Sofjan kepada KONTAN di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (28/8).

Menurut Sofjan, jika politisasi terhadap upah minimum buruh terus dilakukan sehingga melonjak begitu tinggi, akan mematikan dunia usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×