kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.796.000   -3.000   -0,11%
  • USD/IDR 17.358   4,00   0,02%
  • IDX 6.957   -144,42   -2,03%
  • KOMPAS100 936   -21,42   -2,24%
  • LQ45 669   -14,80   -2,16%
  • ISSI 251   -4,43   -1,74%
  • IDX30 373   -6,79   -1,79%
  • IDXHIDIV20 458   -7,34   -1,58%
  • IDX80 105   -2,51   -2,34%
  • IDXV30 134   -2,24   -1,64%
  • IDXQ30 119   -2,51   -2,07%

Apindo: Upah minimum buruh jangan dipolitisasi


Rabu, 28 Agustus 2013 / 17:06 WIB
ILUSTRASI. Karyawan memberikan pelayanan usai peresmian kantor baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2020). . ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/wsj.


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengatakan, jangan ada lagi upaya mempolitisasi upah minimum buruh.

Menurut Sofjan, kunci mengatasi persoalan upah minimum buruh berada di Kementerian Perindustrian. Karena itu, ia meminta agar Kemenperin segera membuat pengelompokan industri besar, menengah dan kecil.

"Supaya jelas mana yang bisa diberi upah lebih tinggi, sesuai batas upah minimum, atau sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan pengusaha dan buruh sesuai daya tahan perusahaan," ujar Sofjan kepada KONTAN di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (28/8).

Menurut Sofjan, jika politisasi terhadap upah minimum buruh terus dilakukan sehingga melonjak begitu tinggi, akan mematikan dunia usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×