/2026/03/17/302494193.jpg "Apindo: Kemenko Perekonomian Lebih Tepat Masuk KSSK Ketimbang Danantara")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih tepat dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dibandingkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, posisi kementerian lebih relevan karena memiliki fungsi dalam membuat kebijakan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan sektor riil.
“Danantara itu sama sebenarnya dengan sektor swasta, bagian dari BUMN. Mestinya yang masuk itu lebih ke kementerian, karena kementerian itu yang membuat kebijakan,” ujar Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam KSSK penting untuk memastikan kebijakan di sektor keuangan berjalan selaras dengan kesiapan sektor riil.
Baca Juga: CITA: SP2DK Berpotensi Jadi Andalan DJP Kejar Target Pajak
“Sebenarnya sih harusnya Kementerian Perekonomian ya, Pak Menteri Airlangga masuk. Kenapa? Karena sektor-sektor riil itu ada di kementerian itu,” ujar Shinta.
Ia menilai, koordinasi tersebut penting agar peningkatan intermediasi di sektor keuangan dapat diimbangi dengan kesiapan sektor riil. Dengan demikian, pembiayaan yang tersedia dapat terserap secara optimal oleh sektor-sektor ekonomi produktif.
Di sisi lain, Shinta menduga ada alasan tertentu di balik keterlibatan Danantara dalam KSSK. Salah satunya berkaitan dengan rencana Danantara menerbitkan obligasi dalam jumlah besar.
Menurutnya, penerbitan obligasi dalam skala besar berpotensi memberikan pengaruh terhadap sistem keuangan sehingga hal tersebut kemungkinan menjadi pertimbangan pemerintah untuk melibatkan Danantara dalam forum KSSK.
“Mungkin kenapa Danantara masuk karena Danantara akan mengeluarkan obligasi yang cukup besar. Kalau obligasi yang cukup besar itu akan mempengaruhi sistem keuangan juga. Itu kemungkinan kenapa Danantara dimasukkan,” tutur Shinta.
Meski demikian, Shinta menilai keterlibatan Danantara dalam KSSK tetap perlu dipertanyakan dari sisi kelembagaan.
Menurutnya, jika pertimbangannya adalah dampak penerbitan obligasi terhadap sistem keuangan, pemerintah tetap perlu memastikan fungsi koordinasi kebijakan sektor keuangan dan sektor riil berjalan dengan tepat.
Sebelumnya, Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Danantara akan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Rosan menyebut, ini merupakan kali pertama Danantara dilibatkan dalam KSSK.
“Nanti ini KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja. Jadi, lebih ke the whole ecosystem-nya," ujar Rosan, di Istana, Jakarta, Senin (27/7/2026) malam.
Dengan begitu, kata Rosan, ke depannya akan ada KSSK plus, di mana Danantara tergabung di dalamnya.
“Iya, tadi arahannya sih begitu," ucap dia.
Baca Juga: INDEF: Kewenangan Danantara di KSSK Harus Dibatasi dengan Jelas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
