kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

APBNP 2013 dinilai penuh anomali


Rabu, 12 Juni 2013 / 22:30 WIB
APBNP 2013 dinilai penuh anomali
ILUSTRASI. Kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Selasa (30/7).KONTAN/Baihaki/30/7/2013


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Amal Ihsan

JAKARTA.  Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 penuh anomali. Pasalnya, alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan. Padahal, di saat bersamaan harga BBM sengaja dinaikkan untuk mengurangi subsidi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon mengungkapkan, pemerintah menaikkan harga premium Rp 2.000  dan solar Rp 1.000. Tetapi subsidi BBM juga tetap naik dari Rp 194 triliun menjadi Rp 210 triliun.  "Logikanya, harusnya alokasi subsidi BBM turun jika harga BBM naik," kata Fadly. Makanya, Fadli menilai APBNP 2013 penuh anomali. 

Masalah kedua, menurutnya, APBN-P 2013 menunjukkan pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa pemerintah harus menambah utang. "Pendapatan perpajakan kita turun Rp 53,6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp 53.6 triliun. Akibatnya defisit melebar dari Rp 153,3 triliun menjadi Rp 233,5 triliun," ujar Fadly.

Masalah ketiga dalam APBN-P 2013 adalah anggaran perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013. Alokasi naik menjadi Rp 6,5 triliun dari Rp 5,9 trilyun di tahun 2012.  Anehnya, ia merasa heran melihat  pemerintah malah mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan turun dari Rp 215 miliar menjadi Rp 180 miliar.

Berbagai keanehan itulah yang membuat Partai Gerindra menuntut pemerintah agar rencana kenaikan harga BBM bersubsidi patut dikaji kembali. "Sebab, jika dilihat lebih detail, postur APBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," ujar Fadly.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×