kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Partai Hanura kukuh menolak kenaikan harga BBM


Selasa, 11 Juni 2013 / 11:13 WIB
Partai Hanura kukuh menolak kenaikan harga BBM
ILUSTRASI. ISAT akan mulai merger dan efektif pada 4 Januari 2022


Reporter: Adhitya Himawan |

JAKARTA. Ketua Fraksi Hanura di DPR Syarifudin Suding menegaskan bahwa Fraksi Hanura tidak akan berubah pendirian, yakni menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, penolakan ini tidak berkaitan dengan posisi politik Hanura sebagai partai oposisi.

Ketika dijumpai Kontan, sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Selasa, (11/6), Suding menegaskan partai Hanura memang adalah partai oposisi. Namun bukan karena ini lantas Hanura menolak semua kebijakan pemerintah.

Menurutnya, sepanjang kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, Hanura pasti akan mendukung. "Dalam konteks kenaikan BBM, Hanura melihat kebijakan ini jelas tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” kata Suding.

Mengenai kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai konsekuensi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, Suding menolak berkomentar. Menurutnya, Hanura tidak akan mau bicara tentang posisi BLSM.

"Bagaimana mungkin Hanura bicara BLSM sementara kami dari awal tegas menolak kenaikan BBM? Kecuali kami bersikap menerima, baru bicara BLSM," kata Suding.

Sebelumnya, salah satu anggota Koalisi Pemerintahan SBY-Boediono menolak secara resmi kebijakan pemerintah menaikkan BBM.

Pemerintah sendiri mau tak mau tetap membutuhkan persetujuan DPR untuk menaikkan BBM bersubsidi. Sebab pemerintah menjadikan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi dan BLSM sebagai satu paket. Untuk bisa melaksanakan BLSM, pemerintah harus mendapat persetujuan realokasi anggaran dalam pembahasan APBNP 2013, yang artinya tetap membutuhkan persetujuan DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×