Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2026 menghadapi dilema struktural yang serius.
Di satu sisi, pemerintah harus membiayai program pembangunan prioritas, namun di sisi lain terikat kewajiban pembayaran utang yang kian membebani ruang fiskal.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman mengatakan, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), beban pembayaran bunga utang diproyeksikan menembus Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun per tahun, atau hampir 20% dari belanja negara.
Baca Juga: IHSG Ditutup Melemah, Saham Big Bank Bervariasi: BBCA, BMRI, BBRI Turun, BBNI Menguat
"Artinya, sebagian besar ruang fiskal justru tersedot untuk kepentingan masa lalu, bukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ke depan," ujar Rizal kepada Kontan.co.id, Selasa (26/8).
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan efek crowding out terhadap belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur, riset, dan industrialisasi, padahal sektor-sektor ini seharusnya menjadi motor transformasi ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Rizal menilai postur fiskal 2026 masih terjebak dalam siklus menutup kewajiban dengan instrumen utang baru, bukan merancang jalan keluar jangka menengah.
Selama struktur belanja tidak dioptimalkan melalui reformasi subsidi, efisiensi birokrasi, dan perluasan basis penerimaan pajak, maka belanja prioritas pemerintah meski berlabel delapan program unggulan akan kehilangan daya dorong yang signifikan.
"Dengan kata lain, kebijakan fiskal belum sepenuhnya diarahkan sebagai engine of growth, melainkan masih terbebani sebagai debt servicing budget," katanya.
Ia mengingatkan, jika APBN terus menanggung beban warisan utang tanpa strategi pengelolaan yang progresif, maka prospek perekonomian nasional berisiko tertahan dalam jangka menengah.
Pasalnya, beban utang yang besar akan mengurangi fleksibilitas fiskal dalam merespons guncangan eksternal, seperti kenaikan suku bunga global atau perlambatan ekonomi dunia.
Alih-alih menopang agenda transformasi structural seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan energi APBN justru berfungsi sebagai instrumen penjaga stabilitas utang.
"Dampaknya, target pertumbuhan 5,4% pada 2026 akan sulit dicapai karena akselerasi belanja produktif tereduksi," imbuh Rizal.
Ke depan, Rizal menekankan bahwa perekonomian nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan defisit dan memperbaiki rasio pajak yang saat ini masih rendah.
Tanpa penguatan basis penerimaan negara dan diversifikasi pembiayaan non-utang, risiko stagnasi fiskal akan semakin nyata. Dengan kata lain, APBN tidak boleh terus menjadi instrumen untuk membayar bunga, melainkan harus direorientasikan kembali sebagai katalis pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan.
"Jika tidak, warisan utang akan menjadi fiscal drag yang memperlambat agenda pembangunan jangka panjang," pungkasnya.
Baca Juga: Berlaku 1 September 2025, OJK Resmikan Peralihan Layanan Perizinan ke SPRINT
Selanjutnya: IHSG Ditutup Melemah, Saham Big Bank Bervariasi: BBCA, BMRI, BBRI Turun, BBNI Menguat
Menarik Dibaca: Promo Sociolla Payday Rewards 25-31 Agustus 2025, Hair Dryer-Serum Diskon hingga 60%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_30072514251800.jpg)
