kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

APBD Lebih Banyak Digunakan Untuk Snack, Rapat & Perjalanan Dinas, Ini Respons Jokowi


Rabu, 14 Juni 2023 / 13:44 WIB
APBD Lebih Banyak Digunakan Untuk Snack, Rapat & Perjalanan Dinas, Ini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah yang hadir secara luring usai rapat pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masih adanya belanja anggaran pemerintah yang belum optimal. Hal itu terjadi karena cara penganggaran pemerintah daerah belum banyak yang tepat.

Presiden memberikan contoh dalam pengembangan usaha mikro di sebuah kabupaten sebesar Rp 2,5 miliar. Namun, dari jumlah itu, Rp 1,9 miliar anggaran untuk honor, ATK, snack, rapat, dan perjalanan dinas.

Lalu, ada juga pembangunan balai penyuluh pertanian di sebuah kabupaten yang anggarannya Rp 1 miliar. Namun, dari jumlah itu, Rp 734 juta diantaranya untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas.

Baca Juga: Minim! Realisasi Belanja Pemda Hingga Maret 2023 Baru 10,2 % dari APBD

Selanjutnya, terkait anggaran stunting. Jokowi mencontohkan, anggaran stunting Rp 10 miliar. Namun yang benar-benar digunakan untuk penanganan stunting seperti pembelian telur ayam dan daging ayam tidak sampai Rp 2 miliar. Sisanya, lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat dan lainnya.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan, masih banyaknya kemiskinan di suatu daerah. Namun anggaran untuk perlindungan sosial di daerah tersebut kurang dari 1%.

Oleh karena itu, Jokowi meminta cara penggunaan anggaran mesti tepat sasaran agar berdampak langsung ke masyarakat.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor BPKP, Rabu (14/6).

Jokowi menyebut, untuk mendapat penerimaan negara dari pajak, PNBP, royalti, dan hal lainnya terbilang sulit. Sebab itu, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN maupun APBD harus produktif.

Baca Juga: Kemenperin Berikan Penghargaan Pengguna dan Produsen Produk Dalam Negeri


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×