kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.944.000   4.000   0,21%
  • USD/IDR 16.370   -48,00   -0,29%
  • IDX 7.952   15,91   0,20%
  • KOMPAS100 1.106   -0,20   -0,02%
  • LQ45 812   -1,90   -0,23%
  • ISSI 268   1,83   0,69%
  • IDX30 421   0,16   0,04%
  • IDXHIDIV20 488   0,14   0,03%
  • IDX80 122   -0,19   -0,16%
  • IDXV30 132   0,97   0,74%
  • IDXQ30 136   0,14   0,10%

APBD Lebih Banyak Digunakan Untuk Snack, Rapat & Perjalanan Dinas, Ini Respons Jokowi


Rabu, 14 Juni 2023 / 13:44 WIB
APBD Lebih Banyak Digunakan Untuk Snack, Rapat & Perjalanan Dinas, Ini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah yang hadir secara luring usai rapat pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masih adanya belanja anggaran pemerintah yang belum optimal. Hal itu terjadi karena cara penganggaran pemerintah daerah belum banyak yang tepat.

Presiden memberikan contoh dalam pengembangan usaha mikro di sebuah kabupaten sebesar Rp 2,5 miliar. Namun, dari jumlah itu, Rp 1,9 miliar anggaran untuk honor, ATK, snack, rapat, dan perjalanan dinas.

Lalu, ada juga pembangunan balai penyuluh pertanian di sebuah kabupaten yang anggarannya Rp 1 miliar. Namun, dari jumlah itu, Rp 734 juta diantaranya untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas.

Baca Juga: Minim! Realisasi Belanja Pemda Hingga Maret 2023 Baru 10,2 % dari APBD

Selanjutnya, terkait anggaran stunting. Jokowi mencontohkan, anggaran stunting Rp 10 miliar. Namun yang benar-benar digunakan untuk penanganan stunting seperti pembelian telur ayam dan daging ayam tidak sampai Rp 2 miliar. Sisanya, lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat dan lainnya.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan, masih banyaknya kemiskinan di suatu daerah. Namun anggaran untuk perlindungan sosial di daerah tersebut kurang dari 1%.

Oleh karena itu, Jokowi meminta cara penggunaan anggaran mesti tepat sasaran agar berdampak langsung ke masyarakat.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor BPKP, Rabu (14/6).

Jokowi menyebut, untuk mendapat penerimaan negara dari pajak, PNBP, royalti, dan hal lainnya terbilang sulit. Sebab itu, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN maupun APBD harus produktif.

Baca Juga: Kemenperin Berikan Penghargaan Pengguna dan Produsen Produk Dalam Negeri




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004

[X]
×