/2025/11/27/1269411200.jpg "Apakah Perintah Siaga 1 TNI Sudah Tepat? Begini Penjelasan Pengamat Militer")
Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan telegram yang memerintahkan seluruh jajaran TNI berada dalam status Siaga 1. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Aulia Dwi Nasrullah saat dikonfirmasi, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Sabtu (7/3/2026) malam.
Aulia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI untuk menjalankan tugas secara profesional dan responsif dengan menjaga kesiapan operasional setiap saat.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif dengan terus memelihara kemampuan serta kekuatan agar selalu siap operasional, sekaligus siaga menghadapi perkembangan lingkungan strategis di tingkat internasional, regional, maupun nasional,” ujarnya.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Dalam telegram itu, salah satu dari tujuh instruksi yang dikeluarkan adalah perintah untuk menyiagakan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Tak sedikit publik pun menyoroti langkah penetapan status Siaga 1. Lantas, apakah langkah ini tepat?
Baca Juga: Lampu Kuning Fiskal Daerah, Ekonom Ungkap Beberapa Faktor Ini
Sudah tepatkah perintah Siaga 1 TNI?
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai keputusan TNI menetapkan status Siaga 1 secara taktis merupakan langkah yang tepat. Namun, ia menyoroti pentingnya pengelolaan komunikasi strategis agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Fahmi, istilah militer seperti “Siaga 1” memiliki dampak psikologis yang kuat bagi publik, terutama jika disampaikan tanpa penjelasan memadai.
“Secara taktis langkah ini sudah tepat. Tapi menurut saya ada catatan penting terkait manajemen komunikasi strategis TNI. Istilah militer Siaga 1 memiliki bobot psikologis yang amat berat di telinga publik. Tidak semua orang paham apa yang dimaksud,” ujarnya saat dimintai pandangan Kompas.com, Senin (9/3/2026).
Ia menambahkan, penyebaran informasi tanpa narasi pendamping yang jelas berpotensi menimbulkan persepsi keliru mengenai kondisi keamanan nasional.
“Jika informasi ini beredar luas tanpa adanya narasi pendamping atau ‘terjemahan’ yang memadai, dampaknya bisa sangat merugikan stabilitas,” kata Fahmi.
Fahmi menjelaskan, kesalahpahaman publik dapat berdampak langsung pada sektor ekonomi.
Pasar keuangan, menurutnya, sangat sensitif terhadap isu keamanan.
Baca Juga: Uji Materi UU APBN 2026 Diajukan ke MK, Tata Kelola Program MBG Dipersoalkan
“Di sektor ekonomi, pasar sangat sensitif terhadap isu keamanan. Miskonsepsi bahwa negara seolah sedang dalam kondisi genting bisa memicu kepanikan pasar, panic selling di bursa saham, hingga pelarian modal asing (capital flight),” ujarnya.
Tidak hanya di sektor ekonomi, persepsi yang keliru juga berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Di akar rumput, hal ini bisa memantik keresahan sosial yang sama sekali tidak perlu,” tambahnya.
Oleh karena itu, Fahmi menilai pengelolaan informasi menjadi sangat krusial di era digital, ketika kebocoran informasi sulit dikendalikan.
“Di era digital di mana kebocoran informasi semacam ini nyaris mustahil dibendung, TNI tidak bisa lagi bersikap reaktif apalagi pasif. Jangan membiarkan ruang kosong informasi terlalu lama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan persepsi publik merupakan bagian dari strategi keamanan itu sendiri.
“Mengelola persepsi publik secara terukur adalah bagian tak terpisahkan dari operasi pengamanan itu sendiri,” kata Fahmi.
Tonton: Danantara Gelontorkan Rp 16 Triliun untuk Pembangunan 18 Tower Rusun Subsidi Meikarta
Status Siaga 1 sebagai bentuk preventif
Lebih lanjut, Fahmi menegaskan bahwa penetapan status Siaga 1 oleh TNI pada dasarnya merupakan langkah yang bersifat preventif untuk mengantisipasi dinamika keamanan global, terutama perang Iran dengan Israel dan AS.
Menurut Fahmi, masyarakat perlu memahami secara jelas perbedaan antara instruksi kesiapsiagaan internal militer dengan status keadaan bahaya nasional agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Langkah ini sangat preventif. Untuk memahaminya, kita harus menarik garis demarkasi yang tegas agar masyarakat tidak bias. Status Siaga 1 pada dasarnya adalah murni instruksi komando ke dalam (internal) di tubuh TNI,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa status tersebut berbeda secara mendasar dengan kondisi darurat nasional seperti darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang yang memiliki konsekuensi hukum bagi masyarakat luas.
“Ini sangat berbeda dengan status keadaan bahaya nasional seperti darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang. Keadaan bahaya nasional adalah status hukum publik yang membatasi hak sipil warga negara, diatur ketat dalam konstitusi dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959, serta mutlak harus diputuskan secara politik dan diumumkan langsung oleh presiden,” kata Fahmi.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa status Siaga 1 internal TNI tidak berdampak pada kehidupan masyarakat sipil.
“Sebaliknya, Siaga 1 internal TNI sama sekali tidak berlaku bagi warga sipil. Roda kehidupan, aktivitas ekonomi, dan hak-hak masyarakat berjalan normal tanpa ada jam malam atau pembatasan apa pun,” jelasnya.
Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2026/03/10/070000565/sudah-tepatkah-perintah-siaga-1-tni-ini-penjelasan-pengamat-militer-isess?page=1
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
