Antisipasi Kenaikan Harga Pangan, Pemerintah Diminta Benahi Sistem Impor Pangan

Kamis, 11 Desember 2025 / 14:54 WIB

ILUSTRASI. Pedagang memperlihatkan hasil komoditas pertanian cabai yang dijajakan di pasar Almahira Lamdingin, Banda Aceh, Aceh, Kamis (6/11/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kenaikan komoditas cabai dan emas perhiasan menjadi pemicu inflasi Aceh secara tahunan atau year on year (yoy) sebesar 4,66 persen pada oktober 2025. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah untuk membenahi sistem impor pangan dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran menilai, sistem tata kelola impor saat ini belum mampu menjaga harga pangan secara efektif, termasuk saat menghadapi tren kenaikan harga menjelang hari-hari besar nasional.

“Lonjakan permintaan pada Nataru membutuhkan sistem impor yang mampu bergerak cepat. Tata kelola yang lebih terbuka dan adaptif diperlukan agar harga pangan tetap terjaga saat kebutuhan konsumen memuncak,” ujar Hasran dalam keterangan resminya, Kamis (11/12/2025).

Sejak diterapkan pada 2022, berbagai persoalan masih muncul dalam implementasi Neraca Komoditas mulai dari data pasokan belum selalu akurat, proses revisi kuota berjalan lambat, dan alokasi kuota tidak selalu sesuai kebutuhan.

Salah satu dampaknya terjadi pada Maret 2024, ketika harga daging sapi naik menjelang Lebaran karena keterlambatan penerbitan izin impor. Pelaku industri turut menyampaikan kekhawatiran serupa dan menekankan pentingnya kepastian dalam berbisnis, terutama saat kebutuhan masyarakat meningkat.

Studi terbaru CIPS menunjukkan NK pada praktiknya masih sangat mirip dengan sistem kuota lama. Sistem ini masih mengatur alokasi kuota impor, sehingga kemudahan perdagangan sulit dicapai karena tata kelolanya belum efisien dan responsif.

Neraca komoditas juga belum optimal dalam menjaga stabilitas harga. Analisis CIPS menunjukkan penerapan NK terhadap beras dan gula tidak menghasilkan harga yang lebih stabil untuk dua komoditas tersebut.

Selain itu, bencana banjir dan longsor yang saat ini terjadi di Sumatra juga dapat berdampak pada pasokan. Banyak petani terdampak hingga kehilangan lahan dan gagal panen, membuat ketersediaan beberapa komoditas berisiko menurun menjelang puncak Nataru dan Lebaran.

"Perubahan kondisi pasokan dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar, sehingga respons impor yang tepat waktu menjadi sangat penting. Mekanisme yang responsif akan membantu menjaga pasokan tetap stabil dan harga pangan tetap terjangkau," ujar Hasran.

CIPS merekomendasikan agar pemerintah mengalihkan kebijakan impor dari sistem kuota, termasuk NK, menuju mekanisme berbasis pasar yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan industri.

Pendekatan berbasis pasar memungkinkan pelaku usaha menyesuaikan pasokan secara fleksibel sehingga risiko kelangkaan dan kenaikan harga pada periode permintaan tinggi dapat diantisipasi.

Di saat yang sama, pemerintah tetap dapat memperkuat penyerapan hasil panen petani melalui perluasan akses pasar dan modernisasi produksi. Pendekatan terpadu ini akan menjaga harga lebih stabil pada hari-hari besar nasional.