Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
Basuki juga mengingatkan pentingnya kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait. Hal ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman fenomena La Nina, Misalnya, BMKG dalam memberikan prediksi serta penyebarluasan peringatan dini secara cepat, tepat dan akurat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memastikan kondisi hutan bagian hulu dari daerah aliran sungai (DAS) mampu mendukung pengendalian air limpasan hujan.
Kementerian PUPR dalam menyiapkan infrastruktur pengendali banjir. Kementerian Pertanian untuk mengedukasi metode pertanian terasering. Basuki mengajak seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengantisipasi fenomena La Nina dengan memanfaatkan data BMKG sehingga mengurangi dampak bencana alam.
“Kalau nanti terjadi bencana akibat badai La Nina, kami mengajak semua Kementerian/Lembaga untuk menjadi subsistem Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kita semua mengikuti arahan BNPB yang menjadi leading sector, selama ini kami di Kementerian PUPR telah melakukan hal tersebut,” kata Basuki.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan melalui Rakornas BMKG ini diharapkan dapat mewujudkan pencegahan korban dan kerusakan akibat fenomena La Nina maupun cuaca ekstrem lainnya.
Selanjutnya: Transaksi belanja BUMN untuk UMKM lewat platform PaDi capai Rp 13,8 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
