kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.964.000   20.000   1,03%
  • USD/IDR 16.490   114,00   0,70%
  • IDX 7.771   -180,81   -2,27%
  • KOMPAS100 1.082   -24,22   -2,19%
  • LQ45 794   -17,88   -2,20%
  • ISSI 263   -5,59   -2,08%
  • IDX30 412   -9,22   -2,19%
  • IDXHIDIV20 479   -9,02   -1,85%
  • IDX80 119   -3,01   -2,46%
  • IDXV30 129   -3,65   -2,76%
  • IDXQ30 133   -2,74   -2,01%

Anis Matta: Pembangunan gedung baru DPR bisa dibatalkan


Rabu, 06 April 2011 / 12:07 WIB
Anis Matta: Pembangunan gedung baru DPR bisa dibatalkan
ILUSTRASI. Petugas memantau grafik pergerakan penjualan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Dealing Room Divisi Tresuri BNI, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 33,45 poin atau 0,54% ke 6.196,89. ANTARA FOTO/Muhammad Adim


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. Wakil Ketua DPR Anis Matta menyatakan, proses pembangunan gedung DPR masih bisa dibatalkan. Dia menegaskan pembatalan bisa dilakukan melalui rapat paripurna DPR.

Ucapan Anis tak jauh beda dengan Ketua DPR Marzuki Alie. Sebelumnya, Marzuki juga menandaskan hal serupa.

Bahkan, Anis mengatakan, anggaran pembangunan gedung DPR juga bisa dikembalikan ke kas negara. "Kalau di paripurna sepakat batal ya dibatalin. Tapi memang ini sudah ada dianggarkan tahun 2011 tapi nanti kan uangnya akan dibalikin,” kata Anis, Rabu (6/4).

Sebelum ke paripurna, DPR akan menentukan sikap soal pembangunan gedung baru tersebut melalui rapat pimpinan fraksi terlebih dahulu. Rencananya, para pimpinan fraksi DPR akan bertemu pada Kamis (7/4) sore.

Jika rapat fraksi tersebut setuju membatalkan pembangunan gedung senilai Rp 1,16 triliun ini maka Anis bilang keputusan itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR. "Kalau nanti di paripurna secara musyawarah tidak sepakat akan dilakukan voting," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Anis juga membenarkan pernyataan Marzuki yang mengadakan proyek pembangunan gedung baru DPR itu merupakan limpahan DPR periode sebelumnya. Dia bilang, DPR menerima proyek ini dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR. "Jadi ini warisan periode lalu," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004

[X]
×