Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya menyepakati anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 94,53 triliun. Jumlah itu naik dari anggaran subsidi energi dalam APBN-P 2017 yang sebesar Rp 89,87 triliun. Walaupun jumlah itu turun dari usulan awal nota keuangan RAPBN 2018 yang sebesar Rp 103,37 triliun.
Jumlah itu terdiri dari anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji tiga kilo gram (kg) sebesar Rp 46,87 triliun. Sementara anggaran subsidi listrik disepakati sebesar Rp 47,66 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, anggaran subsidi BBM dan elpiji tiga kg, terdiri dari anggaran subsidi minyak tanah sebesar Rp 2,49 triliun, subsidi solar Rp 7,81 triliun, dan subsidi elpiji tiga kg Rp 41,53 triliun.
Dibanding APBN-P 2017, kenaikan anggaran subsidi BBM dan elpiji itu terjadi karena perubahan asumsi kurs rupiah menjadi Rp 13.400 per dollar AS, volume bbm yang naik menjadi 16,23 juta kilo liter dan volume elpiji 3 kg yang naik menjadi 6,45 juta metrik ton dibanding tahun ini
Perubahan volume elpiji tiga kg khususnya, "untuk memastikan bahwa ketersediaan elpiji 3 kg bisa tersedia di masyarakat. Kita ketahui bahwa kebutuhan elpiji di masyarakat," kata Suahasil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) A antara pemerintah dengan Banggar DPR, Senin (18/9) malam.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eko Syahrial mengatakan, tambahan volume subsidi elpiji tiga kg tersebut mempertimbangkan konversi BBM ke elpiji tiga kg untuk nelayan secara besar-besaran dan konversi minyak tanah ke elpiji untuk masyarakat di Indonesia Bagian Timur yang belum tersentuh konversi.
"Selain itu, menyikapi kejadian yang berulang terkait kelangkaan elpiji tiga kg, kami juga siapkan cadangan antisipasi kelangkaan sebesar 3%," tambahnya.
Tak hanya itu, di banding APBN-P 2017, anggaran subsidi listrik juga mengalami kenaikan. Hal itu karena perubahan asumsi kurs rupiah yang menyebabkan kebutuhan subsidi tahun berjalan 2018 naik menjadi Rp 52,66 triliun dan carry over turun menjadi Rp 5 triliun.
Wakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah kembali menagih janji pemerintah untuk menyalurkan subsidi elpiji tiga kg secara tertutup. "Subsidi Bapak melanggar aturan karena seharusnya tertutup," kata Said.
Menurutnya, penyaluran subsidi secara terbuka tidak akan menyasar kelompok masyarakat miskin. Sementara rencana penyaluran subsidi yang terintegrasi dengan program keluarga harapan hanya janji pemerintah dua tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
