Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Sebab, dampak Covid-19 terhadap masyarakat ekonomi rendah sangat dirasakan.
“Ini situasinya tanggap darurat, mestinya harus ditegaskan jelas kapan mau diberikan, kapan sembako dibagikan. Penyebaran Covid-19 ini sangat eksponensial, eksekusi anggaran perlindungan sosial harus segera,” ujar Enny.
Enny menambahkan dengan tidak digunakannya UU Karantina Kesehatan juga akan menghambat efektifitas perlindungan sosial. Sehingga, dengan payung hukum saat ini pemerintah tidak bisa menyegeraka bantuan sosial.
Baca Juga: Meski dampak wabah covid-19 semakin meluas, diperkirakan tak terjadi rush money
“Keburu meninggal, tanggap darurat pemerintah yang buat tidak ada keserasian dengan formulasi perlindungan sosial. Sekarang begitu penyaluran program jadi bingung” kata Enny.
Terlebih Enny menyoroti anggaran sebesar Rp 25 triliun untuk cadangan pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar serta logistik belum jelas pemetaannya. Di mana masih berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan bulog.
Padahal anggaran terbesar kedua dalam postur jaminan sosial itu diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok dengan harga yang stabil. “Ini menunjukan ketidak seriusan pemerintah,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
