Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun sumber daya manusia dalam jangka panjang. Salah satunya melalui program perlindungan sosial (perlinsos).
Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp 493,5 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 tersebut masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2024 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Non-K/L. Anggaran perlinsos melalui K/L direncanakan sebesar Rp 156,07 triliun.
Pertama, Kementerian Sosial antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bansos pangan sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 38.400 orang, ATENSI lansia sebanyak 32.600 orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 53.800 orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14.700 orang.
Kedua, Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran dan 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.
Baca Juga: Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2024, Sri Mulyani Akan Dorong Belanja Berkualitas
Ketiga, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama untuk pelaksanaan program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,8 juta siswa dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa. Serta BNPB untuk penyediaan Dana Siap Pakai Bencana.
Anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp 326,77 triliun. Antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter, penyaluran subsidi LPG tabung 3 Kg sebanyak 8,03 juta metrik ton, dan penyaluran subsidi bunga KUR untuk 12 juta debitur.
Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD). Anggaran perlinsos melalui TKD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 10,65 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran perlinsos akan difokuskan untuk mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Ini komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan perbaikan untuk mendukung kelompok yang berpendapatan 40% ke bawah,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (16/8).
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Anggaran Subsidi Listrik Tahun Depan Melonjak, Ini Alasannya
Muhadjir bersyukur angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan 0,62% dalam waktu enam bulan.
Dia menambahkan, angka kemiskinan ekstrem per September 2022 adalah 1,74%. Kemudian, angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 adalah 1,12%.
Muhadjir berharap angka kemiskinan ekstrem pada September 2023 sudah di bawah 1%.
"Sehingga target dari bapak Presiden juga yaitu 2024 nanti kemiskinan ekstrem 0 atau mendekati 0 itu betul betul bisa terealisasi," kata Muhadjir usai menemui Wapres, Jumat (18/8).
Dihubungi secara terpisah, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan, dalam literatur ekonomi terdapat kajian bahwa pada tahun pemilu ada tendensi untuk kenaikan social spending. Secara istilah disebut political business cycle.
Namun, yang utama dalam penyaluran bansos adalah memperbaiki targeting sehingga dana perlinsos tepat sasaran ke masyarakat miskin dan rentan miskin. Selain itu, jangan sampai ada penyelewengan atau permasalahan hukum terkait bansos.
Berly menuturkan, pada akhir 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang secara de facto merupakan sensus ekonomi. Akan tetapi belum digunakan di 2023 karena data masih perlu dilakukan proses data cleaning dan diolah.
Berly meminta pemerintah mengecek progres data cleaning dan pengolahan data regsosek sehingga bisa digunakan di 2024.
Baca Juga: Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 6,5% di 2024, Ekonom: Terlalu Ambisius
"Harusnya dengan data Regsosek maka akan jauh lebih rendah yang tidak tepat sasaran," ujar Berly kepada Kontan, Jumat (18/8).
Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN tahun 2024, dalam periode tahun 2019 – 2022, realisasi anggaran perlinsos meningkat dari Rp 308,38 Triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 460,64 triliun pada tahun 2022. Sehingga rata-rata pertumbuhannya mencapai 14,3%.
Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai manfaat maupun perluasan cakupan penerima manfaat pada beberapa program bantuan sosial (bansos).
Serta kebijakan pemerintah yang menjadikan anggaran perlinsos untuk dapat melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.
Dengan memperhatikan pelaksanaan anggaran perlinsos pada tahun berjalan, outlook anggaran perlinsos hingga akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 439,05 triliun atau menurun sebesar 4,7% dari realisasi pada tahun 2022.
Hal ini dipengaruhi oleh normalisasi program perlinsos dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi Covid-19, antara lain pelaksanaan program BLT BBM, BLT Migor, pemberian BSU, bantuan tunai bagi PKLWN, serta penyesuaian target penerima BLT Desa pada tahun 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
