Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Badan Anggaran menyetujui usulan pemerintah untuk menambah anggaran pengelolaan utang, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 menjadi Rp 221,19 triliun. Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan dengan APBN-P 2016 ini yang tercatat sebesar Rp 191,22 triliun.
Namun demikian, jika dibandingkan dengan usulan awal pemerintah dalam nota keuangan, kesepakatan ini sedikit lebih rendah. Karena, dalam RAPBN 2017 yang diusulkan awalnya sebesar Rp 221,4 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menejalaskan, anggaran untuk perogram pengelolaan utang ini akan dipakai untuk membayar bunga atas utang pemerintah. Termasuk diantaranya, bunga atas surat utang yang diterbitkan.
Adapun, anggaran program pengelolaan utang tadi secara rinci terdiri dari, pertama untuk membayar bunga utang dalam negeri sebesar Rp 205,48 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 205,47 triliun. "Anggaran ini sudah mempertimbangkan risiko pembiayaan tahun depan," ujar Askolani, Senin (17/10) di Jakarta.
Dalam beberapa kesempatan, Menteri keuangan Sri Mulyani sering menyampaikan tantangan perekonomian pada tahun 2017 masih cukup besar. Bayang-bayang kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) masih menjadi perhatian utama.
Kebijakan dari negeri koboi itu akan memengaruhi strategi fiskal dan moneter yang dilakukan baik oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Termasuk terhadap pembiayaan dalam negeri yang masih mengandalkan peenrbitan surat utang.
Apalagi, kepemilikan surat utang saat ini mayoritas masih ada ditangan investor asing. Sehingga, penetapan anggaran ini harus mempertimbangkan kondisi-kondisi demikian, yang akan memengaruhi imbal hasil atas surat utang pemerintah.
Naiknya anggaran pengelolaan utang ini sejalan juga dengan proyeksi keseimbangan primer yang juga meningkat. Dalam postur anggaran yang disepakati Banggar, kesimbangan primer ditetapkan sebesar defisit Rp 330 triliun lebih besar dari APBN-P 2016 yang hanya minus Rp 105,5 triliun.
Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Nah, keseimbangan primer yang defisit itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.
Sebelumnya Banggar dan pemerintah sudah menyepakati jumlah pembiayaan yang dianggarkan dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 330,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp 384 triliun dan alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp 47,5 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
