Anggaran Pemerintah Terbatas, Pengembang Siap Bantu Target Program 3 Juta Rumah

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembang perumahan menyebut perlu ada terobosan untuk mengejar target program 3 juta rumah mengingat keterbatasan anggaran pemerintah.

Sebagai catatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran sekitar Rp 11,77 triliun pada 2027. Angka tersebut masih jauh di bawah kebutuhan anggaran yang diajukan Kementerian PKP sebesar Rp 106 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp 94,23 triliun. Keterbatasan anggaran tersebut membuat pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pembiayaan dan dukungan dari luar APBN.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan, pengembang siap mengambil bagian dalam mengejar target tersebut. REI menaungi hampir 6.000 pengembang yang tersebar di 38 provinsi.

Menurut Bambang, keterbatasan anggaran perlu diikuti dengan terobosan dan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta. Pengembang dianggap memiliki kapasitas untuk menambah pasokan hunian apabila dukungan pembiayaan dan kebijakan tersedia.

“Dengan anggaran yang terbatas ini memang harus ada terobosan, harus ada kolaborasi. Kami dari REI siap membantu pemerintah untuk mengejar target 3 juta rumah,” ujar Bambang kepada KONTAN, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga: Purbaya Tegaskan Tak Ada Tax Amnesty 2027, Ini Fokus Pemerintah

Kenaikan Biaya

Namun, kemampuan pengembang juga menghadapi sejumlah tekanan. Salah satunya berasal dari kenaikan biaya pembangunan yang mencapai sekitar 15%-20%.

Kenaikan tersebut dipengaruhi harga bahan bangunan dan biaya energi. Kondisi ini semakin menekan pengembang rumah subsidi karena harga jual rumah telah ditetapkan pemerintah.

Selain biaya konstruksi, daya beli masyarakat juga menjadi tantangan. Sebagian calon pembeli menghadapi tekanan ekonomi dan kendala dalam memperoleh pembiayaan rumah.

Bambang juga menyoroti keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah subsidi. Harga tanah yang tinggi membuat pembangunan semakin bergeser ke wilayah pinggiran.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya pembangunan dan membuat akses masyarakat terhadap hunian semakin jauh. Karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu membantu menyediakan lahan untuk pembangunan rumah subsidi.

Dari sisi kebijakan, REI mendorong pemerintah memberikan kemudahan perizinan serta mengurangi berbagai beban biaya pembangunan. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang bagi pengembang untuk mempertahankan harga rumah tetap terjangkau.

REI juga mendorong perluasan insentif sektor properti, termasuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Bambang menilai insentif tersebut dapat membantu menjaga daya beli sekaligus mendorong pembangunan.

“Kalau memungkinkan bisa diperluas pasarnya dari properti ready stock ke properti inden, tentu dengan batasan-batasan yang aman bagi konsumen,” pungkas Bambang.

Bambang bilang, dukungan tersebut penting agar kapasitas pengembang dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, sektor swasta dapat membantu pemerintah memperbesar pasokan hunian di tengah keterbatasan anggaran.

Baca Juga: Selain MBG, Purbaya Siap Potong Belanja Tak Perlu demi Jaga Defisit APBN 2026

Dukungan Pemerintah Kurang

Head of Research & Consulting CBRE Indonesia Anton Sitorus menilai dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Menurut Anton, dukungan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran 300.000-an unit.

“Kalau cuma 300.000-an, itu dari 2-3 tahun lalu memang segitu. Artinya tidak ada kenaikan. Padahal bilangnya setiap tahun akan ada naik sekian, ya minimal naiknya bisa 20%,” ujar Anton kepada KONTAN, Jumat (4/9/2026).

Anton menyebut, pemerintah perlu meningkatkan dukungan agar kapasitas penyediaan rumah dapat bertambah. Menurutnya, kebutuhan hunian masyarakat masih besar, sementara target pemerintah juga cukup tinggi.

Di tengah keterbatasan APBN, peran pengembang dan sektor swasta menjadi penting untuk menambah pasokan rumah. Pemerintah juga perlu memastikan berbagai bentuk kerja sama dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang nyata.

Anton mempertanyakan realisasi kerja sama pemerintah dengan investor dan sektor swasta dalam mendukung penyediaan hunian.

“Coba monitor saja progres pemerintah PKP, sudah sampai mana kerja sama dengan investor mana aja?, asing?, Proyeknya ada tidak? Hasilnya bagaimana?” tandas Anton.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat dukungan anggaran sekaligus memastikan kolaborasi dengan sektor swasta menghasilkan tambahan pasokan rumah. Langkah tersebut penting agar target program 3 juta rumah tidak hanya berhenti sebagai target pembangunan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News