Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,15 triliun pada pagu anggaran tahun 2025.
Basuki menjelaskan, pemangkasan tersebut merupakan hasil rekonstruksi anggaran yang dilakukan pada Selasa, (11/2) bersama Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran dan Dirjen Pembendaharaan.
“Kesepakatan efisiensi anggaran untuk dipa awal Otorita IKN efisiensinya sebesar Rp 1,15 triliun,” ujar Basuki saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Baca Juga: Progres Fisik IKN Tahun 2025 Belum Ada, Menteri PU: Anggaranya Diblokir Semua
Basuki mengungkapkan, efisiensi di tubuh Otorita IKN tersebut memangkas dari pos anggaran untuk perjalanan dinas keluar negeri, kajian-kajian, seminar, forum group discussion (FGD), kegiatan seremonial hingga kegiatan pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Dengan demikian, lanjut Basuki, dari pagu awal tahun 2025 yang digelontorkan sebesar Rp 6,39 triliun, lalu dipangkas Rp 1,15 triliun sehingga pagu anggaran OIKN menjadi sebesar Rp 5,24 triliun.
“Dari itu belanja pegawainya adalah Rp 199,98 miliar sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,042 triliun. Ini sebagian untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di otorita IKN,” ungkapnya.
Untuk diketahui, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Baca Juga: Proyek IKN Terancam Pemangkasan Anggaran
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Menkeu, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.
Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
