Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,0% pada tahun 2024, didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat.
Meskipun menghadapi ketidakpastian global di tahun 2025, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap stabil dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan serta koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
Menurut ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam penilaian awal mereka setelah Konsultasi Tahunan ke Indonesia pada 3-14 Februari 2025, kebijakan yang terkoordinasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi di tengah tantangan global yang meningkat.
AMRO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di angka 5,0% pada tahun 2025, didorong oleh permintaan domestik dan implementasi program prioritas pemerintah.
"Koordinasi kebijakan tetap menjadi faktor utama untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan," ujar Ekonom Utama AMRO Sumio Ishikawa dalam keterangannya, Rabu (5/3).
Baca Juga: Awan Gelap Memayungi Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Diprediksi di Bawah 5%
Sementara itu, inflasi turun menjadi 1,6% pada akhir 2024 dengan rata-rata 2,3% sepanjang tahun. BI dan pemerintah diperkirakan akan mampu menjaga inflasi tetap dalam target 2,5±1% di tahun 2025.
Surplus perdagangan yang tangguh serta investasi asing yang kuat juga turut memperkokoh posisi eksternal Indonesia di tengah kebijakan baru pemerintahan Amerika Serikat yang berpotensi mempengaruhi dinamika ekonomi global.
Untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, BI mengadopsi kebijakan moneter yang lebih akomodatif dengan menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75% pada awal 2025.
Langkah ini diambil seiring dengan proyeksi inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang tetap sesuai dengan fundamental ekonomi.
Di sektor keuangan, BI memperkuat efektivitas kebijakan insentif likuiditas terkait rasio giro wajib minimum (KLM) guna mendorong kredit bagi UMKM dan sektor-sektor strategis yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Efisiensi sistem pembayaran dan promosi transaksi dalam mata uang lokal juga menjadi prioritas.
Pemerintah, di sisi lain, mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan defisit anggaran menjadi 2,3% dari PDB pada 2024 untuk mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Pada 2025, defisit ini mungkin meningkat seiring dengan peluncuran program prioritas baru, seperti program makanan bergizi gratis dan subsidi tambahan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Apalagi, kenaikan tarif PPN sebesar 12% hanya akan diterapkan pada barang mewah saja.
Sementara reformasi sistem administrasi perpajakan melalui Core Tax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta kepatuhan wajib pajak.
Baca Juga: Ada Momen Ramadan dan Lebaran, Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 5,1% di Kuartal I
Selanjutnya: Ini Penyebab Donald Trump Usir Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dari Gedung Putih
Menarik Dibaca: Ini Cara BCA Tingkatkan Keamanan Sistem Perbankan di BCA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
