/2025/08/24/270419553.jpg "Bappenas: Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim Capai Rp 2.005 Triliun")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kementerian PPN memproyeksikan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim berpotensi mencapai Rp 2.005 triliun pada tahun 2029.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi mengatakan kerugian ekonomi ini mencapai empat kali lipat dari Rp 469 triliun di tahun 2025.
"Kita sudah pernah menghitung, akibat perubahan iklim ini kerugian ekonomi kita bisa meningkat sampai empat kali lipat kalau kita tidak melakukan apa-apa," kata Nizhar dalam media gathering di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Menurut Nizar, perubahan iklim menjadi salah satu dari tiga masalah lingkungan di Indonesia.
Baca Juga: Komdigi Sebut Potensi Kerugian Akibat Judi Online Capai Rp 1.100 Triliun
Selain terkait perubahan iklim, menurutnya Indonesia telah memasuki darurat sampah. Bappenas memproyeksikan daya tampung dan daya dukung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028 atau lebih cepat.
"Bahkan di beberapa kota ini sudah mulai penuh bahkan dari tahun lalu. sehingga memang sudah ada beberapa program yang mulai di jalankan oleh pemerintah," ujar Nizar.
Selain itu, saat ini Indonesia juga mengalami ancaman berkurangnya keanekaragaman hayati. Menurutnya hal ini terjadi lantaran adanya kasus degradasi dan deforestasi yang terus terjadi di hutan-hutan di tanah air.
Nizar mengklaim pemerintah telah memiliki komitmen internasional pada masing-masing masalah Triple Planetary Crisis ini.
Baca Juga: Total Kerugian Masyarakat Akibat Penipuan Keuangan Capai Rp 8,2 Triliun
Terkait perubahan iklim, pemerintah turut serta dalam komitmen internasional dan tergabung dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Pemerintah juga turut serta meng-update penurunan angka emisi.
Sementara di sektor keanekaragaman hayati, pemerintah mengklaim telah bergabung dalam Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (CBD). Pada keanggotaan ini, Indonesia telah diminta untuk menyusun national strategy and action plan untuk pelestarian. ]
Terkait dengan sampah, pemerintah juga menyiapkan piloting ekonomi serkular. Pada tahap awal akan difokuskan pada 5 sektor yakni keamanan, konstruksi, elektroni, plstik dan tekstil.
Baca Juga: Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan Bank Mandiri Capai Rp 316 Triliun di Tahun 2025
"Dan juga sudah ada indikator yang disepakati targetnya dan sudah diintegerasikan dalam rencana pembangunan nasional kita," jelas Nizar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
