Daftar
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memecat dua orang pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang.
Amran menjelaskan, kedua pegawai tersebut diduga menjanjikan pemenangan tender untuk pengadaan di Kementan, dari situ mereka meminta sejumlah uang kepada calon tender. Tak tanggung-tanggung nilainya mencapai Rp 29 miliar.
“Ada dari internal yang bertindak tercela. Aku sudah pecat. Menipu, meminta uang Rp27 miliar. Kemudian ada direktur yang menyalahgunakan kewenangan, nilainya Rp2 miliar. Kami copot dan kami proses hukum,” jelasnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (3/6).
Baca Juga: Amran Ungkap 40% Harga Gabah Petani Masih Dibeli di Bawah HPP Rp 6.500/kg
Amran mengungkapkan, dari permintaan awal Rp 27 miliar, sekitar Rp 10 miliar telah sempat dibayarkan oleh mitra. Oknum tersebut bahkan melakukan pemalsuan tanda tangan sebagai bagian dari modus penipuannya.
Dia bilang, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik menyimpang, baik oleh pegawai internal maupun pihak luar yang mencoba menjadi perantara atau calo proyek. Ia juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran dan penyimpangan di Kementan.
“Kami sampaikan yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, jangan percaya bahwa ada yang bisa menjadi jembatan atau calo. Jangan pernah percaya. Itu tidak benar. Kalau ada laporkan kepada saya. Pasti kami tindak dan kami pecat,” tegasnya.
Baca Juga: Mentan Amran Sebut Indonesia-Jordania Sepakati Kerja Sama Pertanian dan Ekspor CPO
Untuk diketahui, sejak memimpin Kementerian Pertanian pada tahun 2014 hingga di periode ini, Amran telah memberikan sanksi terhadap 844 pegawai hingga melakukan pemecatan.
Amran juga pernah memenjarakan pejabat yang mengutip fee proyek bahkan menindak 27 perusahaan pupuk yang merugikan petani hingga Rp 3,2 triliun.
Terbaru, Amran membongkar dugaan mafia pangan yang ‘bermain’ di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Ia menemukan adanya anomali dalam distribusi beras bahkan mencurigai adanya permainan laporan stok di PIBC.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
