kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.503.000   -5.000   -0,33%
  • USD/IDR 15.869   -14,00   -0,09%
  • IDX 7.409   26,67   0,36%
  • KOMPAS100 1.127   6,00   0,54%
  • LQ45 882   6,06   0,69%
  • ISSI 225   0,31   0,14%
  • IDX30 452   4,18   0,93%
  • IDXHIDIV20 540   3,95   0,74%
  • IDX80 128   0,91   0,71%
  • IDXV30 131   1,11   0,85%
  • IDXQ30 149   0,78   0,52%

Amien: Semua pejabat struktural KPK harus diganti


Minggu, 09 Juli 2017 / 23:04 WIB
Amien: Semua pejabat struktural KPK harus diganti


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

SUKOHARJO. Amien Rais mengkritik KPK saat berpidato dalam acara Halalbihalal dan Rakor Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Gedung Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Minggu (9/7).

Amien menganggap KPK hanya berani menangani kasus kecil. Ia mengkritik langkah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan nilai korupsi hanya puluhan juta rupiah. Hal tersebut dianggap melanggar Undang-undang KPK.

"Dalam Undang-undang KPK, seharusnya yang dikejar itu korupsi diatas Rp 1 miliar. Sekarang, OTT itu hanya mendapat Rp 40 juta, Rp 10 juta, DPR disegel, kemudian jadi pahlawan," kata Amien.

Amien menambahkan, selama ini KPK hanya mengejar kasus kecil di Indonesia, sedangkan kasus besar tidak dituntaskan.

"KPK sangat lemah dalam menghadapi kasus besar, itu pasti. Kemudian menghindar, mengendapkan semua kasus besar. Misalnya, kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Sumber Waras. Belum lagi kasus Pelindo, Reklamasi dan berbagai kasus besar lainnya, itu mesti KPK nggak berani," kata Amien.

Mantan Ketua MPR RI tersebut mengusulkan reformasi di tubuh KPK. Lebih khususnya, pejabat struktural di KPK saat ini semuanya harus diganti.

"Lembaga antikorupsi harus tetap ada, hanya saja pejabat struktural yang ada di KPK semuanya harus diganti. Harus turun mesin," katanya.

Amien juga mengkritik langkah berbagai pihak yang bereaksi atas langkah Pansus Hak Angket KPK.

"Tidak usah saling membawa massa dengan mendatangkan artis-artis untuk membela KPK, kemudian dosen-dosen urusan tata negara dimobilisasi. Karena kalau seperti ini menandakan takut ya," katanya. (Kontributor Surakarta, M Wismabrata)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×