Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
Keempat, fokus pada tujuan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Berdasarkan pengamatan umum oleh para pemain industri dan analis di AS, pembuatan kebijakan di Indonesia harus reaktif terhadap kebutuhan dan masalah. Lebih jauh, kebijakan tersebut bisa menjadi rencana yang dipikirkan dengan matang untuk masa depan.
“Dengan fokus pemerintah pada tahun 2045, kami berharap perencanaan jangka panjang akan memandu pembuatan kebijakan untuk maju,” tulis AmCham Indonesia dalam risetnya yang berjudul Kemitraan AS-Indonesia: Investasi yang Memberi Dampak.
Baca Juga: Investasi AS di Indonesia disebut bisa tingkatkan PDB hingga 7%, benarkah?
Wakil Presiden Senior Asia Kamar Dagang AS Charles Freeman mengatakan selama masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia berfokus pada deregulasi untuk menarik lebih banyak investor asing. Namun, laporan itu mengungkapkan masalah investasi di Indonesia masih banyak.
Menurut pengakuan Kamar Dagang AS, biasanya setelah izin investasi dikeluarkan pemerintah kemudian bisnisnya didirikan, masalah operasional yang sifatnya mendasar tetap ada. Termasuk kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM), ketidakpastian peraturan, dan korupsi.
"Dengan masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo yang baru dimulai dan kabinet barunya diumumkan, pebisnis di AS sangat ingin mendengar rencana pemerintahan setempat untuk reformasi ekonomi dan peraturan yang akan terus membuka Indonesia bagi investor asing,” kata Charles dalam acara The 7thUS-Indonesia Invetment Summit 2019 di Jakarta, Kamis (21/11).
Baca Juga: Gara-gara Masalah Sepele, Ratusan Triliun Rencana Investasi Batal
Charles menambahkan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat siap untuk berinvestasi dalam membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan pemerintah. Ke depan, dia berharap kerja sama antara investor AS dan pemerintah dapat ditingkatkan guna menjaga hubungan perdagangan bilateral AS-Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
