Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
BOGOR. Permintaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akhirnya terjawab. Pemerintah memutuskan menggandeng Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengakuisisi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan langsung keinginan untuk terlibat dalam proyek Inalum. "Karena selama ini value added tidak terasa sehingga ingin terlibat," ujar Hidayat di sela-sela rapat kerja pemerintah pusat dan daerah bersama BUMN di Istana Bogor, Selasa (22/2)
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengakuisisi Inalum bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hingga kini pemerintah belum menentukan, BUMN yang akan terlibat dalam pengambilalihan itu. Namun, kabarnya, PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).
Hidayat bilang keputusan itu akan diberikan setelah negosiasi pengalihan Inalum dengan pihak Jepang rampung. Artinya pemerintah masih memiliki cukup waktu hingga sebelum masa kerja sama Indonesia dan Jepang berakhir pada Oktober 2013 nanti. "Dibicarakan pada tahap kedua setelah proses pengambilalihan selesai," kata Hidayat yang juga Ketua Tim Negosiasi pengalihan Inalum itu.
Rencananya, pemerintah akan menggelar tender terbuka untuk menentukan siapa yang akan menjalankan Inalum. Pemerintah juga akan membuat business plan Inalum yang ditujukan untuk mengembangkan Sumatera Utara menjadi kluster industri alumunium dan meningkatkan kinerjanya.
Sebagai informasi, Inalum berdiri tanggal 6 Januari 1976 menurut Master of Agreement yang ditandatangani 7 Juli 1975 di Tokyo. Pemerintah Indonesia memiliki porsi 41% saham Inalum. Sisanya 59% sisanya milik Jepang melalui konsorsium Nippon Asahan Alumunium.
Kontrak Inalum akan berakahir pada 2013 nanti. Sesuai kesepakatan, tiga tahun sebelum kontrak berakhir Indonesia dan Jepang menegosiasikan kembali kepemilikan di Inalum. Namun, pemerintah Indonesia berencana mengambil alih saham milik Jepang tersebut.
Untuk menentukan aset Inalum itu, pemerintah menyewa auditor independen Ernst &Young. Nilai 59% porsi kepemilikan Jepang di Inalum saat ini diperkirakan mencapai US$ 700 juta. "Kami terus melakukan audit karena waktunya masih panjang, siapa tahu bisa menurunkan dan membuat lebih efisien," ujar Hidayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
