Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
Suryo menyampaikan latarbelakang pemerintah mencetuskan rencana multitarif PPN yakni agar disiplin fiskal dalam terjadi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 pada tahun 2023 defisit harus kembali di 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Oleh karenanya, penerimaan pajak perlu digenjot, tak terkecuali lewat PPN. “Kita perlu mencari alternatif di tengah ruang fiskal yang sempit,” kata Suryo.
Kendati demikian, otoritas belum bisa membeberkan klasifikasi barang/jasa atas skema PPN multitarif. “Karena masih dalam pembahasan dan kajian. Kami belum dapat memberikan perkiraan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, kepada Kontan.co.id, Senin (17/5).
Baca Juga: Bersiaplah tarif PPN bakal naik tahun depan, pemerintah buka dua opsi
Di sisi lain, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai apapun skema yang digunakan pemerintah pastinya akan semakin memberatkan dunia usaha. Sebab, apapun model kebijakan PPN nanti, tetap ada tarif yang naik.
Setali tiga uang, haga jual barang/jasa makin mahal dan tak lagi kompetitif yang justru pada akhirnya membebani masyarakat. Menurut Ajib, ekonomi di tahun depan belum sepenuhnya pulih seperti periode sebelum pandemi. Dus, daya beli masyarakat makin loyo jika ditambah beban kenaikan tarif PPN single tarif maupun multitarif.
Selanjutnya: Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia capai 7% di kuartal II
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
