Alarm Pajak 2026! Kekurangan Penerimaan Diprediksi Tembus Rp 348 Triliun

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi memperkirakan potensi shortfall penerimaan pajak pada 2026 dapat mencapai sekitar Rp 348 triliun apabila menggunakan pendekatan run rate sederhana berdasarkan realisasi hingga pertengahan Juni.

Hal ini mengacu pada data DJP per 16 Juni 2026 yang menyebut realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar 39% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. 

Sementara itu, hingga 16 Juni jumlah hari kalender telah mencapai sekitar 45,8% dari keseluruhan tahun. Dengan laju penerimaan tersebut, realisasi pajak sepanjang 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar 85,2% dari target, atau sekitar Rp 2.009,7 triliun.

Baca Juga: Prabowo Janji Tambah Beasiswa Doktor untuk Dosen Perguruan Tinggi

"Dengan demikian, potensi shortfall mekanis mencapai sekitar Rp 348 triliun. Angka ini perlu dibaca sebagai estimasi awal, bukan angka final, karena penerimaan pajak biasanya memiliki pola musiman. Akan tetapi, estimasi itu tetap memberi sinyal keras bahwa penerimaan berjalan lebih lambat daripada kebutuhan APBN," ujar Syafruddin kepada Kontan, Minggu (28/6).

Menurut Syafruddin, rentang proyeksi tersebut menunjukkan bahwa risiko penerimaan pajak tahun ini telah memasuki zona serius. 

Pasalnya, target penerimaan pajak 2026 meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, sementara dukungan dari lonjakan harga komoditas (commodity boom) sudah tidak sebesar beberapa tahun lalu.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, potensi kekurangan penerimaan juga diperkirakan akan semakin besar. 

Pada 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat sekitar Rp 1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun, sehingga terjadi shortfall sekitar Rp 271,7 triliun.

Apabila estimasi run rate tahun ini terealisasi, maka shortfall 2026 berpotensi melebar sekitar Rp 76 triliun dibandingkan tahun lalu.

Syafruddin menilai pelebaran risiko tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor fundamental yang belum pulih sepenuhnya. 

Konsumsi rumah tangga dinilai belum cukup kuat menopang penerimaan, sementara laba korporasi masih tertekan akibat tingginya suku bunga dan pelemahan nilai tukar. 

Di sisi lain, pembayaran restitusi pajak berpotensi meningkat, harga komoditas tidak lagi menjadi penopang utama penerimaan, dan target penerimaan tahun ini jauh lebih ambisius.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka kepada publik agar pasar tidak menilai APBN terlalu optimistis.

"Respons yang tepat bukan mengejar setoran jangka pendek secara agresif, melainkan memperkuat kepatuhan berbasis data, menahan belanja yang manfaatnya rendah, menjaga defisit tetap kredibel, dan memastikan tambahan utang tidak memperburuk premi risiko Indonesia," tegas Syafruddin.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak neto hingga 16 Juni 2026 mencapai Rp 940,31 triliun. 

Realisasi tersebut tumbuh 23,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan setara dengan 39,62% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Baca Juga: Crazy Rich Indonesia Makin Banyak, Pertumbuhannya Diprediksi Paling Tinggi di Dunia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News