Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 ini, pemerintah menyiapkan aturan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran yang akan jatuh pada Mei 2020 mendatang.
Hal in penting mengingat untuk memastikan setiap karyawan mendapatkan hak-hak mereka.
Baca Juga: Kena PHK terimbas corona? Daftar ke Disnakertrans untuk dapat insentif
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meskipun dunia usaha saat ini tengah tertekan sebagai dampak menyebarnya wabah Covid-19, tapi dunia usaha tidak bisa mengabaikan kewajibannya kepada karyawan khususnya pembayaran THR.
Apalagi pembayaran THR sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) untuk dilaksanakan oleh setiap perusahaan.
"Presiden juga membahas terkait dengan kesiapan sektor usaha membayar THR dan ini diingatkan swasta, THR berdasarkan UU diwajibkan dan kementerian tenaga kerja mempersiapkan hal-hal terkait THR," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas, Kamis (2/4).
Baca Juga: Pandemi covid-19 berpotensi menggerus bisnis tekstil dan garmen
Ketegasan pemerintah soal pembayaran THR kepada perusahaan bukan tanpa alasan. Pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus ataupun kemudahan pada perusahaan menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Relaksasi pajak yang semula untuk industri manufaktur pengolahan juga akan diperluas.
Airlangga menuturkan,relaksasi pajak untuk akan diberikan terhadap sektor lain yang terdampak covid-19 seperti dunia pariwisata, industri jasa transportasi dan sektor terkait lainnya.
Baca Juga: Larangan mudik lebaran menghambat guyuran THR lebaran ke daerah
Pemerintah, lanjut Airlangga, telah menyiapkan tambahan belanja dan pembiayaan dalam penanganan Covid-19 di APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Dan hal ini masih mungkin ditambah bila dibutuhkan.
Dari jumlah yang telah disiapkan tersebut, dana sebesar Rp 70,1 triliun digunakan untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, dana Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
