kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR15.199
  • EMAS625.176 -0,32%

Ahok: Setiap pejabat punya hak diskresi

Jumat, 20 Mei 2016 / 17:46 WIB

Ahok: Setiap pejabat punya hak diskresi



JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengatakan setiap pejabat di Indonesia mempunyai hak untuk melakukan diskresi untuk mengatasi masalah izin.

"Yang menguatkan bahwa pejabat itu boleh melakukan diskresi, sejauh tidak untuk kepentingannya. Sejauh untuk memecahkan kebuntuan izin dan bukan untuk kepentingan pribadi," kata Ahok di Jakarta, Jumat (20/5).


Istilah diskresi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan pasal 1 angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

"Misalnya apakah Polantas melanggar lalu lintas bila masukan kendaraan ke jalur busway, kan tidak, karena dia diskresi. Dia baru melanggar kalau masukin dan minta duit, itu enggak boleh. Kalau dia masukin untuk mengatasi kemacetan, baru ini namanya diskresi," ujar Ahok.

Lanjut Ahok, diskresi tersebut sama halnya ada peraturan orang menaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), harus bayar per zonasi. "Kalau dihapuskan orang, seenaknya saja naikan KLB tanpa kontribusi. Di situ kami keluarkan Pergub diskresi untuk kamu bayar dalam bentuk barang apakah salah, kan enggak. Yang salah kalau dari Mendagri peraturan sudah dihapus, tapi bayar dibawah tangan ke saya." paparnya.

Ia menambahkan, hal tersebut sama seperti reklamasi dengan adanya perjanjian sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) turunannya.

Pertama kali melakukan reklamasi di Jakarta PT Manggala Krida Yudha (MKY) di mana saat itu ada sahamnya Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek Soeharto putri bungsu mantan Presiden Soeharto. Maka dibuat perjanjian dengan Pemprov DKI, sebagai bagian turunan dari Kepres. "Di situ disebutkan, mereka harus melakukan kontribusi mengatasi pesisir utara Jakarta, hanya itu saja," kata Ahok. (Susylo Asmalyah)

Sumber : Antara
Editor: Dupla Kartini

POLEMIK REKLAMASI JAKARTA

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0070 || diagnostic_api_kanan = 0.9950 || diagnostic_web = 8.3183

Close [X]
×